RMOL. Partai Persatuan Pembangunan meminta Dipo Alam bersikap profesional dan proporsional. Ancaman Sekretaris Kabinet kepada para menteri tidak pada tempatnya. Karena penilaian terhadap kinerja menteri dan reshufle merupakan kewenangan Presiden SBY.
"Pak Dipo Alam tidak perlu mengancam. Sebaiknya sesama pembantu Presiden bisa berkoordinasi dengan baik, masing-masing bekerja sesuai tupoksinya," jelas Sekretaris Fraksi Muhamad Arwani Thomafi petang ini (Jumat, 30/12).
Menurut Arwani, pernyataan Dipo Alam di ruang publik itu bisa ditafsirkan ada persaingan subyektif antarmenteri. Padahal dalam konstitusi sudah jelas bahwa yang mengawasi dan berwenang penuh untuk menilai kinerja menteri adalah Presiden.
"Bukan kali ini saja Seskab membuat pernyataan yang mengejutkan dan cenderung kurang produktif. Daripada bikin kisruh, sebaiknya fokus pada tugas masing-masing yang harus diselesaikan," ungkapnya.
Meski demikian, Juru bicara DPP PPP ini menegaskan, bahwa dirinya tidak merasa ancaman tersebut ditujukan kepada Menteri Agama Suryadharma Ali dan Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, dua menteri dari PPP. "Penilaian kami menteri asal PPP cukup repronsif dan kinerjanya cukup bagus," tandasnya.
Kemarin, Dipo Alam mengatakan bahwa kabinet tidak hanya berhenti pada Oktober lalu. Menurutnya, reshuffle tetap diperlukan. Sebab banyak menteri yang hanya mau duduk di kursi kabinet, tapi tidak mau membela SBY dari berbagai isu yang belakangan sering mencuat.
[zul]
