Berita

ist

Catat, Perlu Detasemen Khusus Anti Anarkisme!

SELASA, 27 DESEMBER 2011 | 14:07 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Selama ini polisi sering bertindak keliru dalam mengendalikan keamanan. Aksi massa mereka hadapi dengan represif. Polisi di lapangan tidak paham psikologis massa dan kemampuan yang cukup untuk bernegosiasi dengan massa.

Demikian disampaikan pengamat politik dan kepolisian dari Point Indonesia, Karel Harto Susetyo kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Selasa, 27/12).

Selama ini, kata dia, penanganan huru hara ditangani oleh Sabhara yang tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni untuk berhadapan dengan massa.


Semestinya, huru hara dihadapi oleh polisi yang terlatih dan benar-benar profesional, bukan oleh mereka-mereka yang baru lulus pendidikan Sekolah Polisi Nasional (SPN) lalu dibekali pistol.

"Kalau seperti itu, jangankan kemampuan menguasai psikologis massa, menguasai psikologis dirinya sendiri pun tidak matang. Protab huru hara bisa berjalan kalau sumber daya  aparat mapan," katanya.

Ke depan, saran Karel, kepolisian perlu memiliki pasukan elit khusus untuk menangani huru hara. Mereka benar-benar terlatih, mapan dan profesional, seperti pasukan khusus untuk anti teror.

"Perlu ada detasemen khusus anti anarkisme. Detasemen anti anarkisme dibentuk berdasarkan prinsip terlatih, pembinaan SDM yang terbaik, terencana artinya, setiap tindakan dilakukan secara profesional dan terarah dimana setiap tindakan dilakukan secara proporsional," terang dia. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya