Berita

saleh p. daulay

BENTROK BIMA

Diingatkan, Informasi yang Tak Jelas Bisa Rugikan Polri

SELASA, 27 DESEMBER 2011 | 09:48 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Pemuda Muhammadiyah menyesalkan lambannya pihak Kepolisian menyelesaikan masalah kerusuhan yang terjadi di Pelabuhan Sape, Bima Nusa Tenggara Barat. Sampai hari keempat kejadian, berita tentang tindak kekerasan tersebut masih simpang siur.

Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Saleh P. Daulay mengatakan ini mengindikasikan bahwa pihak Kepolisian kurang tanggap dalam mengantisipasi dampak yang timbul akibat peristiwa tersebut.

"Sampai hari ini, berita tentang jumlah korban masih simpang siur. Kita belum tahu berapa persisnya yang luka berat dan ringan. Kita juga belum tahu siapa saja yang ditahan dan mengapa mereka ditahan," jelasnya kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini (Selasa, 27/12).


Kesimpangsiuran berita ini, lanjut Saleh, dapat berimplikasi tidak baik. Masyarakat yang sudah geram melihat ketidakprofesionalan polisi akan semakin marah. Kepercayaan masyarakat kepada pihak Kepolisian dikhawatirkan akan memudar.

"Sudah semestinya polisi melakukan langkah-langkah antisipatif antara lain dengan mengumumkan secara jelas siapa saja yang ditahan, dari elemen mana, mengapa ditahan, apakah mereka diperlakukan secara baik, dan lain-lain," ungkapnya.

Katanya lagi, sampai saat ini, masih banyak elemen mahasiswa dan masyarakat yang belum tahu keberadaan teman atau kerabat mereka. Jangan sampai masyarakat menduga, bahwa polisi melakukan penahanan semena-mena tanpa bukti yang jelas. "Bila ini terjadi, pasti tidak menguntungkan pihak Kepolisian," demikian Saleh.

Sampai saat ini memang masih terjadi simpang siur mengenai jumlah korban yang tewas akibat bentrokan tersebut. Polri merilis hanya ada dua orang yang tewas, yaitu Arif Rahman (18 tahun) dan Mahmud alias Syaiful (17). Sedangkan Komnas HAM menyebutkan bahwa jumlah korban tiga orang. Ketiganya adalah Arif Rahman, (18) Syaiful, (17), dan Arifuddin A. Rahman. [zul]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya