RMOL. Konsorsium Pembaruan Agraria mendesak Pemerintah dan DPR menjalankan Reforma Agraria sebagaimana diamanatkan UU 5/1960 dan TAP MPR IX/2001 dengan membentuk Badan Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria yang dipimpin langsung Presiden dan melibatkan partisipasi masyarakat sipil agar terwujudnya keadilan agraria yang hakiki.
"Segera dibentuk Komite Nasional untuk Penyelesaian Kasus-kasus Agraria bagi penyelesaian konflik dan sengketa agraria secara menyeluruh sebagai bagian dari pelaksanaan pembaruan agraria sejati," tegas Sekretaris Jenderal KPA Idham Arsyad lewat keterangan tertulis yang diterima sesaat lalu (Senin, 26/12).
Untuk hak-hak dan perizinan badan-badan usaha produksi dan konservasi di berbagai sektor seperti perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan yang telah berdiri di atas proses penyingkiran akses dan hak rakyat setempat dari tanah dan sumber-sumber agraria lainnya yang menjadi sandaran hidupnya harus dicabut.
Idham menambahkan, langkah itu harus dilanjutkan dengan melakukan kaji ulang dan evaluasi terhadap kebijakan sektor agraria di perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan/wilayah pesisir dan lingkungan hidup yang berakibat pada tumpang tindihnya kepentingan dan kebijakan penguasaan, pemilikan dan pengelolaan sumber-sumber agraria di wilayah Indonesia.
Selain, KPA juga mendesak agar campur tangan TNI dan Polri dalam berbagai konflik dan sengketa agraria di Tanah Air harus segera dihentikannya. Sedangkan aparat yang diduga melakukan pelanggaran HAM di wilayah-wilayah konflik agraria, tegasnya, tetap harus diusut.
"Kepada seluruh anggota organisasi rakyat dan NGO, serta jaringan organisasi gerakan sosial, mari rapatkan barisan dan perkuat konsolidasi gerakan reforma agraria untuk memperjuangkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tutupnya menyudahi.
[zul]
