Brutal, Polisi Dituding Sudah Menjadi Mesin Pembunuh Rakyat

RMOL. Aksi represif aparat Kepolisian dalam menangani unjuk rasa masyarakat yang mendesak Bupati Bima mencabut SK 188 terkait izin pertambangan PT Sumber Mineral Nusantara terus dipersoalkan masyarakat. Karena tugas dan fungsi polisi seharusnya adalah sebagai pengayom dan pelayan masyarakat.

Apalagi, sampai saat ini, masyarakat masih terngiang akan aksi pembantaian masyarakat Mesuji di Sumatera Selatan dan Lampung yang ditengarai melibatkan aparat.

"Akhir-akhir ini politisi terkesan sebagai mesin pembunuh bagi rakyatnya sendiri dan terkesan sebagai alat perusahaan untuk menggebuk masyarakat. Hal ini sangat tidak dibenarkan," tegas Sekjen DPP Partai Nasdem Ahmad Rofiq kepada Rakyat Merdeka Online malam ini (Minggu, 25/12).

Untuk kasus Bima, tegas mantan Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini, polisi harus bertanggungjawab secara gentle dan jangan sampai melempar masalah atau bahkan mengalihkan perhatian masyarakat. Menurutnyan aparat yang melakukan kesalahan harus ditindak.

"Apa yang dilakukan polisi secara represif saat pembubaran aksi jelas-jelas bertentangan terhadap tugas dan fungsinya, bahkan mereka melakukan pelanggaran HAM yang sangat berat," imbuh Rofiq.

Rofiq menambahkan, Mabes Polri harus melakukan evaluasi secara total terhadap prosedur tetap penanganan masalah unjuk rasa. Jika tidak, dikhawatirkan aksi represi aparat di lapangan akan terus terjadi. Dan bila aksi represi terus terjadi, sambung Rofiq mengingatkan, hal ini akan memicu gerakan anti polisi dan anti pemerintah. [arp]