Puaskan Pengusaha, Pemerintah Dituding Peralat Polisi Bantai Rakyat

RMOL. Pemihakan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang membabi buta terhadap pengusaha besar, baik asing maupun lokal, harus disudahi. Jika tidak, polisi akan terus diperalat secara membabi buta pula untuk membantai rakyat.

Karena itu, Indonesia Police Watch menilai, benturan polisi dengan rakyat di kawasan tambang dan perkebunan besar tidak melulu akibat ketidakbecusan polisi. Tapi sumber pemicunya juga akibat pemihakan pemerintah pusat dan daerah yang membabi buta terhadap pengusaha tambang dan perkebunan.

Hal itu diungkapkan Ketua Presidium Ind Police Watch, Neta Saputra Pane, lewat keterangan tertulis yang diterima Rakyat Merdeka Online pagi ini (Minggu, 25/12) menanggapi unjuk rasa yang berakhir bentrok dengan polisi bahkan merenggut nyawa di pelabuhan Sape, Bima Nusa Tenggara Barat kemarin.

Neta menilai pemerintah pusat dan daerah saat ini semakin kehilangan nasionalisme dalam menyikapi kepentingan pengusaha, terutama pengusaha asing.

"Uang sudah membuat para pejabat seperti agen-agen asing di negerinya sendiri. Akibatnya, mereka tidak peduli dengan keluhan rakyat akan kerusakan lingkungan hidup yang mengganggu ekosistem dan sumber hidup rakyat," tegasnya.

Aksi blokade mahasiswa dan rakyat Sape, Bima, NTB terhadap pelabusan Sape bermula pada penolakan terhadap aktivitas pertambangan PT Sumber Mineral Nusantara. Mereka menolak aktivitas pertambangan karena aktivitas tambang dapat merusak alam. Padahal, kelestarian alam menjadi modal dasar masyarakat Sape mencari nafkah, mengingat sebagian besar masyarakat Sape berprofesi sebagai petani. [zul]