PPP Mengutuk Keras Aksi Brutal Polisi

RMOL. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengutuk dan menyesalkan tindakan brutal yang dilakukan aparat kepolisian terhadap masyarakat Bima, Nusa Tenggara Barat, saat berunjuk rasa menyampaikan aspirasinya mendesak pencabutan izin operasi PT Indo Mineral Persada dan PT Sumber Mineral Nusantara di Sambu dan Sape.

Sikap polisi yang membabi buta dalam membubarkan ribuan masyarakat yang memblokade pelabuhan Sape melanggar hak asasi manusia dan tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang sedang kita bangun.

"Demo menyampaikan aspirasi dalam alam demokrasi adalah sesuatu yang wajar-wajar saja. Karena itu, tidak selayaknya dibalas dengan tembakan," tegas Ketua DPP PPP Irgan Khoirul Mahfidz kepada Rakyat Merdeka Online (Sabtu, 24/12).

Bukan hanya tidak sejalan dengan nilai demokrasi, sambung Irgan, aksi brutal yang dilakukan aparat Kepolisian merupakan tindakan intimidasi terhadap rakyat. Otomatis, dengan aksi itu masyarakat lain di berbagai daerah akan takut menyampaikan pendapatnya. Karena masyarakat tentu saja kalah, sebab hanya memiliki spanduk dan alat pengeras suara. Beda dengan polisi yang memiliki senjata lengkap.

"Ini perlu diusut tuntas. Aparat polisi yang bersalah harus ditindak tegas. Ini menunjukkan polisi membela kepentingan pengusaha, bukan lagi membela masyarakat," tegas Wakil Ketua Komisi IX DPR ini.

Irgan semakin menyayangkan aksi brutal polisi ini karena pada saat bersamaan kasus dugaan pembantaian warga oleh aparat kepolisian di Mesuji Sumatera Selatan dan Lampung belum juga tuntas.

" Karena itu SOP (Standard Operating Procedures) polisi harus dievaluasi. Karena ini sudah tidak betul," tandasnya. [dem]