Presiden SBY Harus Bertanggungjawab!

RMOL. Penembakan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap massa aksi Front Rakyat Anti Tambang di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan tindakan yang tidak berperikemanusiaan. Mestinya, aparat sebagai penegak hukum lebih bisa menahan diri dan tidak terkesan menjadi tameng atau centeng  para pemilik pemodal atau perusahaan.

Demikian disampaikan Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ( DPP IMM) Rudi Ismawan kepada Rakyat Merdeka Online, beberapa saat lalu (Sabtu, 24/12).

Menurut dia, tindakan represif yang dilakukan aparat kepolisian terkesan seperti mesin pembunuh. Sebab, tak ada lagi penanganan yang bisa dilakukan oleh aparat kepolisian kecuali dengan menembak para pengunjuk rasa.

Belum tuntasnya kasus pembantaian warga Mesuji, Lampung, peristiwa Sape menjadi cacatan kelam aparat kepolisian di bawah rezim SBY dalam menangani aksi massa yang menuntut keadilan dan kesewenang-wenangan para pemilik modal yang merampas hak masyarakat. Oleh karenanya Presiden SBY harus bertanggungjawab.

"IMM mengutuk keras aksi penembakan yang telah membunuh Ashary, kader IMM dan masyarakat Sape," tegas Rudi.

IMM, kata dia, menuntut Kapolri Jenderal Timur Pradopo untuk memberhentikan  secara tidak hormat Kapolda, Kapolres dan aparat yang terlibat dalam insiden penembakan tersebut.

"Usut tuntas indikasi keterlibatan Gubernur NTB dan Bupati Bima terkait pemberian izin tambang," ujar Rudi. 

Khusus untuk Presiden SBY, masih kata Rudi, harus mengusut tuntas kasus penembakan oleh aparat terhadap kader IMM dan masyarakat Sape tersebut.

"Moratoriumkan dan cabut izin seluruh penambangan baik emas, batu bara dan lain-lainnya yang merusak lingkungan," tandasnya. [dem]