PGI: Dari Awal Sampai Akhir Tahun, SBY Masih Berjanji

RMOL. Sikap pemerintah sudah lebih dari berbohong dalam kasus penyegelan rumah ibadah GKI Yasmin, Bogor. Pemerintah tidak lagi taat pada konstitusi dan membiarkan pembangkangan hukum oleh aparatnya.

"Pemerintah dalam kasus itu sebetulnya tidak masuk kategori bohong lagi, tapi tidak konsisten menjalankan konstitusi. Pembangkangan hukum dibiarkan oleh negara," tegas Sekretaris Eksekutif Bidang Diakonia Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Jeirry Sumampow kepada Rakyat Merdeka Online, (Rabu, 21/12).

Tawaran relokasi rumah ibadah, menurutnya, bukan solusi hukum karena sama saja mengabaikan putusan hukum tetap Mahkamah Agung. PGI sebagai gereja tidak mau dipaksa pemerintah untuk melanggar hukum seperti dilakukan Walikota Bogor Diani Budiarto yang menolak mematuhi putusan Mahkamah Agung nomor 127 PK/TUN/2009 tanggal 9 Desember 2010.
 

 
"Relokasi itu baik untuk pemerintah, tapi dari sisi hukum tidak benar. Opsi itu tidak bisa kita terima," sebutnya.

Jeirry ingat, ketika Ketua Umum PGI bertemu Presiden SBY di Istana Negara pada 17 Januari 2011, Presiden sendiri yang menjanjikan penyelesaian kasus itu dengan cepat.

"17 Januari dulu itu Presiden sudah menyatakan soal GKI Yasmin dan Presiden bertanya pada menteri Kesra, Mendagri dan Kapolri soal kasus GKI Yasmin. Jadi sepanjang tahun ini Presiden sudah tahu apa yang terjadi di GKI Yasmin," terangnya.

Yang menarik juga bahwa dalam pertemuan antara pimpinan Gereja-Gereja Papua dengan Presiden di kediaman pribadi SBY pada Jumat malam pekan lalu (16/12), kasus GKI Yasmin dibicarakan lagi oleh Presiden.

"Kata Presiden hukum harus ditegakkan dan kalau ada pembangkangan harus diselesaikan. Kalau tidak selesai, presiden akan turun tangan langsung untuk persoalan Yasmin. Jadi dari awal tahun sampai akhir tahun ini presiden masih menjanjikan hal yang sama," ungkap Jeirry.

Menurut PGI, ada ketidakkonsistenan dari aparat negara menjalankan kebijakan negara dan instruksi Presiden. Yang paling dibutuhkan saat ini adalah ketegasan Presiden. Kalau ada kesalahan bawahan Presiden, harus ada evaluasi Presiden.

"Selama satu tahun ini praktis presiden tak lakukan apa-apa dalam kasus GKI Yasmin. Kalau janji itu ya kita tanggapi positif. Tapi yang kita tunggu lebih konkrit. Semua masih sebatas janji dari awal tahun," katanya lagi.

Dia juga menyesalkan pernyataan Mendagri Gamawan Fauzi dalam beberapa kesempatan yang terkesan cari aman. Menurut Jeirry persoalan utama juga berada di lingkaran sekitar Presiden yang tidak serius menjalankan perintah Presiden.

"Dalam beberapa kesempatan dia katakan aspirasi masyarakat harus diperhatikan. Itu pendapat yang cari aman, tak mau ambil resiko. Sebagai orang yang mendapat mandat konstitusi, dia berlindung di balik masyarakat," tandasnya.[ald]