Bantah Marzuki Alie, Kaban Sebut Mesuji Bukti Inkonsistensi Pemerintah

RMOL. Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban membantah pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie yang mengatakan bahwa peristiwa di Desa Mesuji, Tulang Bawang, Provinsi Lampung terjadi karena adanya tumpang tindih kepemilikan lahan.

Peristiwa Mesuji, kata Kaban, membuktikan kegagalan pemerintah dalam melindungi segenap warganya dan itu harus dipertangungjawabkan kepada rakyat. Peristiwa Mesuji menunjukkan inkonsistensi pemerintah dalam menangani masalah-masalah konflik yang ada dalam masyarakat.

"Saya ingin katakan bahwa anggapan peristiwa-peristiwa ini terjadi akibat perizinan-perizinan yang dikeluarkan sangatlah naif. Konflik itu sudah ada dari tahun 1998," kata Kaban kepada Rakyat Merdeka Online (Senin, 19/12).

"Tapi, pada periode 2005-2009 tidak ada satu pun peluru yang meledak. Penanganan dilakukan dengan cara masyarakat melakukan kerja sama dengan perusahaan. Dan izin-izin pada perusahaan dengan proses-proses yang sah berkekuatan hukum," kata Kaban lagi.

Konflik horizontal, lanjut Kaban, dapat dihindari apabila pendekatan dilakukan secara manusiawi.

Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan, masalah Mesuji adalah salah satu contoh bobroknya menteri-menteri kehutanan yang lalu. Perusahaan diberikan izin khususnya izin HTI yang sangat tidak adil, tanah rakyat pun diberikan izin lokasinya kepada investor. Contohnya, HTI yang diberikan kepada salah satu perusahaan di sekitar kecamatan Mesuji, Ogan Komering Ilir, Sumsel sekitar 650 ribu hektar. [dem]