Berita

menteri muhaimin/ist

Pengiriman TKI Ke Yordania Distop untuk Selamanya

SENIN, 19 DESEMBER 2011 | 16:02 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Tak kunjung dipenuhinya persyaratan untuk menjamin keamanan dan keselamatan, maka pengiriman TKI ke Yordania ditutup selamanya.

Demikian diungkapkan menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar (Senin, 19/12).

Muhaimin mengatakan, Yordania sampai saat ini menetapkan gaji yang tidak layak bagi TKI. Selain itu wilayahnya jauh dan jaminan keamanan kerja tidak memadai.


"Lebih baik bekerja di dalam negeri dari pada di negara itu," kata Ketum PKB ini.

Dalam kesempatan itu, Muhaimin juga meminta kepada seluruh TKI untuk mempersiapkan segala persyaratan sebelum berangkat ke luar negeri. "Jangan berangkat kalau belum siap," katanya.

Demi meningkatkan kualitas TKI, Kemenakertrans bekerja sama dengan Dinas tenaga kerja di daerah-daerah kantong TKI akan mempersiapkan perangkat pelatihan kerja, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta. Muhaimin menjelaskan, beberapa pelatihan yang harus diikuti TKI yaitu, pelatihan bahasa ditambah dengan pelatihan ketrampilan minimum bagi yang bekerja di sektor rumah tangga seperti memasak, mencuci dan menjaga rumah. Selain itu, mereka juga akan dibekali dengan pengetahuan hukum supaya para TKI bisa melindungi diri.

Bagi mereka yang masih bisa dialihkan keinginannya untuk pergi ke luar negeri akan didorong untuk membuka wirausaha kreatif sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. "Kami akan memfasilitasi mereka untuk mencari peluang bisnis dan memberikan bimbingan sampai bisa usaha mandiri," tandasnya. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya