Berita

ist

Pembantaian Mesuji, Bukti Negara Gagal Lindungi Rakyat

KAMIS, 15 DESEMBER 2011 | 15:51 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Pembantaian masyarakat sipil di daerah Mesuji, Lampung, membuktikan bahwa negara tak mampu memberikan perlindungan terhadap rakyat sebagai pemilik sah negeri ini.

Tulis Ketum Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPP Permahi), Windu Wijaya, dalam rilis yang diterima redaksi (Kamis, 15/12).
            
Dia mengatakan, peristiwa pembantaian dan kekerasan sadis di wilayah Mesuji bukanlah lelucon atau rekayasa. Pembantain terhadap warga di wilayah yang terletak jauh di pedalaman itu adalah tragedi kemanusian dan benar-benar memprihatinkan, mengerikan serta membawa kepedihan.


"Rakyat sudah tahu betul bahwa banyaknya oknum-oknum polisi bermental preman. Sudah menjadi rahasia umum bahwa para aparat bekerja bukan untuk kepentingan negara, melindungi dan memberikan keadilan kepada masyarakat. Tapi bekerja atas perintah siapa yang bayar. Dan atas nama negara mereka bertindak secara ilegal dan tidak tersentuh hukum," kata Windu Wijaya.

Oleh karenanya, pihaknya mendesak agar kepolisian mengusut tuntas kasus pembantaian terhadap warga Mesuji. Segera cari dan jadikan tersangka kepada pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kejahatan kemanusiaa ini.

Mabes Polri, kata Windu mengingatkan, harus menyidik kasus pembantaian tersebut dengan adil tanpa ada perlindungan hukum dan perlakuan khusus terhadap para aparat penegak hukum dan pengusaha yang diduga terlibat dalam kasus pembantaian yang keji dan biadab itu. [dem]

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Wacana Penyeragaman Kemasan Bikin Pusing Industri Hasil Tembakau

Selasa, 07 Juli 2026 | 00:08

Komisi IV DPR Siapkan Tim Investigasi Tailing Freeport di Timika

Senin, 06 Juli 2026 | 23:58

MSBI-Apkasi Kolaborasi Kembalikan Kejayaan Sepak Bola RI

Senin, 06 Juli 2026 | 23:36

Korupsi Batu Bara Biang Kerok Blackout di Sejumlah Wilayah Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 23:30

75 Persen Kredit Pensiunan Kini Bidik Kegiatan Usaha

Senin, 06 Juli 2026 | 23:07

RUU HAM Masih Lemah Melindungi Hak Perempuan

Senin, 06 Juli 2026 | 22:56

Tukar Pikiran Bola Nasional

Senin, 06 Juli 2026 | 22:45

Survei Terbuka IndexMundi, Burhanuddin Muhtadi Beberkan Cacat Metodologi Riset Online

Senin, 06 Juli 2026 | 22:39

Polri Minta Bandar Narkoba Penyerang Anggota Polres Katingan Serahkan Diri

Senin, 06 Juli 2026 | 22:21

Menaker Pastikan Isu PHK TikTok-Tokopedia Tuntas

Senin, 06 Juli 2026 | 22:20

Selengkapnya