Berita

ist

Pembantaian Mesuji, Bukti Negara Gagal Lindungi Rakyat

KAMIS, 15 DESEMBER 2011 | 15:51 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Pembantaian masyarakat sipil di daerah Mesuji, Lampung, membuktikan bahwa negara tak mampu memberikan perlindungan terhadap rakyat sebagai pemilik sah negeri ini.

Tulis Ketum Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPP Permahi), Windu Wijaya, dalam rilis yang diterima redaksi (Kamis, 15/12).
            
Dia mengatakan, peristiwa pembantaian dan kekerasan sadis di wilayah Mesuji bukanlah lelucon atau rekayasa. Pembantain terhadap warga di wilayah yang terletak jauh di pedalaman itu adalah tragedi kemanusian dan benar-benar memprihatinkan, mengerikan serta membawa kepedihan.


"Rakyat sudah tahu betul bahwa banyaknya oknum-oknum polisi bermental preman. Sudah menjadi rahasia umum bahwa para aparat bekerja bukan untuk kepentingan negara, melindungi dan memberikan keadilan kepada masyarakat. Tapi bekerja atas perintah siapa yang bayar. Dan atas nama negara mereka bertindak secara ilegal dan tidak tersentuh hukum," kata Windu Wijaya.

Oleh karenanya, pihaknya mendesak agar kepolisian mengusut tuntas kasus pembantaian terhadap warga Mesuji. Segera cari dan jadikan tersangka kepada pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kejahatan kemanusiaa ini.

Mabes Polri, kata Windu mengingatkan, harus menyidik kasus pembantaian tersebut dengan adil tanpa ada perlindungan hukum dan perlakuan khusus terhadap para aparat penegak hukum dan pengusaha yang diduga terlibat dalam kasus pembantaian yang keji dan biadab itu. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya