Ide Dahlan Bikin BUMN Properti Disambut Positif

RMOL.Rencana Menteri Badan Usa­­­­ha Milik Negara (BUMN) Dah­­lan Iskan membentuk BUMN Pro­perti mendapat sambutan po­sitif. Pengamat properti Ali Trang­­­­­handa mengatakan, BUMN pro­­perti memang seha­rusnya ada.  

“Ma­­­najemen aset idle (aset yang belum dimanfaatkan de­­­­ngan baik) milik BUMN harus di­­­per­­baiki. De­­­ngan adanya BUMN properti, diharapkan pengelo­­­laan serta pemanfaatan aset BUMN bisa lebih baik dan opti­­mal,” ujar­­­­nya ke­pada Rakyat Merdeka, kemarin.

Dia menyarankan, agar seba­­­gian aset idle itu bisa di­­­­man­­­­­fa­atkan masyarakat golo­­­­ngan ba­­wah. “Misalnya, seba­­­gian aset ter­­sebut bisa dilim­­­pah­­­kan ke Ke­­men­­pera (Kemente­­­­rian Peruma­han Rakyat) supaya bisa diman­­faatkan untuk peru­­­mahan rakyat yang terjangkau,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan berniat mem­­­­ben­­­­tuk BUMN properti guna mem­­­fung­­­si­kan aset idle lebih optimal. BUMN properti itu, menurut­­­nya, nantinya akan menangani aset-aset perusahaan milik ne­­­­gara yang tidak produktif dengan per­­­­kiraan aset sekitar Rp 500 triliun.

“Saat ini, banyak aset BUMN yang masuk kategori idle, se­­­hingga jika disatukan akan dapat memberikan nilai tambah yang cukup besar,” ungkapnya.

Menurut bekas Dirut PLN itu, pola pengelolaan aset BUMN itu antara lain dapat dijual, ke­­­mu­­­­­­­­dian hasilnya digunakan untuk pence­­­takan sawah-sawah baru. Dia juga menambahkan, aset se­­­ba­­gian besar BUMN saat ini banyak yang tidak produktif atau bahkan membebani peru­­­­sahaan.

“Bayangkan, ada BUMN yang setiap tahun harus membayar pu­­luhan miliar rupiah hanya untuk pajak bumi dan bangunan. Pada­­hal, aset berupa tanah itu tidak menghasilkan apa-apa. Itu yang nantinya akan dikelola dengan baik,” sesal Dahlan.

Namun, Dahlan tidak merinci BUMN apa saja yang memiliki aset berupa tanah maupun ge­­­dung yang tidak produktif itu.

Dia hanya menyebutkan aset berupa tanah cukup besar jum­lahnya, termasuk komplek-kom­plek pe­­rumahan BUMN, maupun rumah mewah yang ada di ka­wasan elite seperti di Menteng, maupun Ke­­bayoran Baru.

“Sebagian akan di­­­­kelola BUMN properti. Sebagian lagi diserahkan kepada PPA (PT Pe­­­rusahaan Pengelola Aset ),” tu­­tur Dahlan.

Aset properti tersebut, me­­­­nu­­­­rut Dahlan, nantinya bisa dijual. Se­­­dangkan PPA sesuai kapa­­­si­­­­tas­nya akan fokus pada res­­­­truk­­­tu­risasi BUMN yang besar saja.

Dia opti­­­­mistis, kinerja usaha BUMN pro­­­perti itu akan eksis se­­jalan dengan terus me­­ningkatnya bisnis pro­­perti di Tanah Air.

“Di seluruh du­­­nia, setidaknya 10 perusahaan be­sar di setiap ne­gara pasti terdapat perusahaan yang bergerak di sektor pro­perti,” tandasnya. [Harian Rakyat Merdeka]