Dirjen Kemen PU Serius Kaji Proyek Jembatan Selat Sunda

RMOL.Buntut ambruknya jembatan Kutai Kertanegara (Kukar) di Kalimantan Timur, Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) dan DPR akan mengawal proyek Jembatan Selat Sunda (JSS). Jika tidak layak dan sangat berisiko, proyek senilai Rp 100 triliun tersebut bisa dibatalkan.

Dirjen Bina Marga Kemen­te­rian PU Djoko Murjanto menga­takan, akan melakukan pemerik­saan secara bertahap terhadap 92 jembatan panjang di Indonesia. Pihaknya berjanji melakukan in­vestigasi secara berkelanjutan ter­hadap jembatan pan­jang guna mencegah bencana lanju­tan se­perti di kasus Kukar.

Sete­lah hasil investigasi sele­sai, tim­nya akan memberikan re­komen­dasi yang digunakan se­bagai pedo­man pe­rencanaan Jem­batan Selat Sunda. Apakah layak untuk diteruskan atau tidak.

“Tim kami akan memeriksa pe­meliharaan ke-92 jembatan pan­jang. Namun kami belum bisa menyebutkan jembatan-jembatan mana yang akan diprioritaskan untuk diperiksa. Tim tersebut akan saling berkoordinasi se­hingga merumuskan suatu reko­mendasi pada pemerintah untuk kelanjutan proyek Jembatan Selat Sunda,” beber Djoko kepada Rak­yat Merdeka, Jumat (2/12).

Ia menambahkan, untuk mem­bangun jembatan panjang, pihak­nya telah melakukan studi pan­jang yang melibatkan negara-ne­gara maju. Adapun negara-negara yang dijadikan tolak ukur meli­puti Jepang, China dan Italia. Konstruksi jembatan pada ketiga negara tersebut sangat memberi­kan pengaruh terhadap jembatan panjang yang ada di Indonesia.

Wakil Ketua Ko­misi V DPR Muhidin M Said mengatakan, akan mengawal PU dalam mem­bangun proyek JSS. Pihaknya ti­dak ingin kejadian Jembatan Ku­kar yang memakan korban jiwa terulang kembali.

Menurut­nya, meski Jembatan Kukar dibangun oleh Pemerintah Kabu­paten, namun PU sebagai kemen­terian terkait tetap punya tang­gung jawab. Pasca kejadian Kukar, pihaknya meminta PU membentuk tim investigasi.

“Kami minta tim investigasi PU melaporkan penyebab roboh­nya jembatan Kukar. Paling lam­bat, kita minta laporan hasil in­ves­tigasi bisa selesai akhir bulan depan. PU harus pelajari itu agar tidak terulang pada Jembatan Se­lat Sunda,” ujar Muhidin ke­pada Rakyat Merdeka, kemarin.