Berita

Tiru Jimly, Busyro Disarankan Hengkang dari KPK

MINGGU, 04 DESEMBER 2011 | 07:57 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Keputusan Komisi III DPR memilih Abraham Samad sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi diyakini akan membawa dampak psikologis terhadap Busyro Muqoddas. Karena dengan keputusan itu, Busyro terpaksa turun pangkat dari jabatan ketua, yang selama setahun ini dia pegang, menjadi Wakil Ketua KPK

"Dampak psikologis ini jika berkembang dan berlarut-larut tentu akan mengganggu kinerja lembaga antikorupsi itu untuk periode 2011-2015," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane dalam siaran pers pagi ini (Minggu, 4/12).

Karena itulah, Neta yang juga salah seorang Deklarator Komite Pengawas KPK ini mengimbau Busyro berjiwa besar untuk segera mundur dari KPK, terutama jika Abraham Samad mulai bekerja. Sikap berjiwa besar juga pernah ditunjukkan Jimly Assiddiqie. Saat Mahfud MD terpilih sbg Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly langsung menyatakan mundur.


"Sebab Jimly sepertinya menyadari bahwa dampak psikologis akibat 'kekalahannya' dalam pemilihan Ketua MK bisa mengganggu kinerja lembaga tersebur sehingga ia memilih mundur," jelas Neta.

Bagi IPW, Busyro sepatutnya juga melakukan apa yang pernah dilakukan Jimly di MK. Tujuannya agar Abraham dan pimpinan KPK yang baru terpilih bisa lebih lincah dan bergerak cepat dalam menangani kasus-kasus besar yang menjadi tunggakan KPK, seperti kasus bailout Bank Century, kasus cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia yang melibatkan Nunun Nurbaite, kasus suap proyek pembangunan Wisma Atlet yang melibatkan sejumlah pejabat, kasus di suap Kemenakertrans, dan kasus-kasus lain.

"IPW berharap, dalam 100 hari kepemimpinannya Abraham sudah menunjukkan indikasi bahwa kasus-kasus tersebut akan diusut tuntas. Jika sudah setahun kepemimpinannya, kasus-kasus tersebut tak kunjung tuntas, sebaiknya Abraham mundur dari KPK. Ini sesuai janjinya saat uji kepatutan di Komisi III DPR," demikian Neta.  [zul]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Permintaan Chip AI Dongkrak Saham Intel hingga 24 Persen

Sabtu, 25 April 2026 | 12:18

Apa Itu UNCLOS? Dasar Hukum Jadi Acuan Indonesia di Selat Malaka

Sabtu, 25 April 2026 | 12:03

Purbaya Siap Geser hingga Non-Job Pegawai Pajak Bermasalah

Sabtu, 25 April 2026 | 12:02

Jalan Mulus Kevin Warsh ke Kursi The Fed, Dolar AS Langsung Terkoreksi

Sabtu, 25 April 2026 | 11:45

Subsidi Motor Listrik Disiapkan Lagi, Pemerintah Bidik 6 Juta Unit

Sabtu, 25 April 2026 | 11:16

IHSG Sepekan Anjlok 6,61 Persen, Kapitalisasi Pasar Menciut Jadi Rp12.736 Triliun

Sabtu, 25 April 2026 | 10:59

Rupiah Melemah, DPR Desak Pemerintah Jaga Daya Beli Rakyat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:48

Wamen Ossy Gaspol Benahi Layanan Pertanahan: Target Tanpa Antrean dan Lebih Cepat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:27

Ketergantungan pada Figur, Cermin Lemahnya Demokrasi Internal Parpol

Sabtu, 25 April 2026 | 10:02

Netanyahu Akui Sempat Jalani Terapi Kanker Secara Diam-diam

Sabtu, 25 April 2026 | 09:51

Selengkapnya