Berita

yunus husein/ist

Sangat Disayangkan "Orang SBY" Itu Gagal Masuk KPK

JUMAT, 02 DESEMBER 2011 | 17:23 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Sangat disayangkan. Calon pimpinan KPK yang paling besar mendapat dukungan akar rumput, Bambang Widjojanto, malah tidak ditunjuk DPR menjadi Ketua KPK menggantikan Busyro Muqoddas.

"Saya dari awal menjagokan dia (BW) untuk jadi ketua namun, ya itulah hasil putusan teman-teman," sesal anggota Komisi III DPR, Martin Hutabarat, yang sebelumnya janji mundur dari jabatan bila Bambang tak masuk kursi pimpinan. Bambang cuma duduk sebagai pimpinan setelah cuma meraih 4 suara di Komisi III dalam pemilihan tahap dua.

Yang patut disesali juga, lanjut Martin saat dihubungi sesaat lalu (Jumat petang, 2/12), Yunus Husein yang telah berpengalaman di bidang analisa transaksi keuangan selama delapan tahun malah sama sekali tak kebagian jabatan di KPK. Dia mengaku, Yunus Husein menjadi satu-satunya pilihan dirinya yang tak masuk empat pimpinan KPK terbaru.


"Dia kepala PPATK yang diperlukan KPK dalam rangka berantas korupsi. Koruptor itu sangat lihai mencuci uang dan menyembunyikan hasil korupsinya," ujar Ketua Fraksi Gerindra di MPR ini.

Yunus Husein memang pernah jadi bagian dari pemerintah. Hal itulah yang membuatnya mendapat julukan "Orang SBY". Tapi bagi Martin, semua PNS adalah orang pemerintah, dan itu bukan ukuran untuk menilai kadar kelayakan seseorang untuk duduk di pimpinan KPK.

"Dia sebagai kepala PPATK itu anak buahnya presiden, semuanya kan harus melapor pada presiden. Tapi komitmen dia saya ingat, dia berjanji independen. Malah dia katakan presiden pun akan kita usut, tetapi tradisi di negara lain adalah selesai dulu masa jabatannya baru diusut. Dia orang yang cukup independen," ucapnya.[ald]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya