Berita

rektor UI/ist

Dilaporkan ke KPK, Rektor UI Malah Senang

SELASA, 29 NOVEMBER 2011 | 22:31 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Rektor Universitas Indonesia, Prof. Dr. Gumilar R. Somantri adem ayem tanggapi pengaduan dugaan korupsi yang dilakukan dirinya oleh civitas akademika UI dan alumninya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam rilis yang dikirimkan kepada Redaksi (Selasa, 29/11), Gumilar sangat senang dilaporkan ke KPK. Dengan demikian, tudingan korupsi dalam proyek pembangunan gedung perpustakaan dan boulevard di kampus UI Depok serta biaya perjalanan dinas rektor ke luar negeri yang dituduhkan bisa dibuktikan kebenarannya.

 "Nanti akan dibuktikan kebenaran secara hukum, sehingga fitnah, rumor dan upaya-upaya yang bertujuan melakukan pembunuhan karakter bisa dihindari," kata Gumilar.


Sebagai warga negara yang baik, Gumilar menegaskan akan menghormati hukum. Tapi di sisi lain, UI sebagai lembaga harus mampu memberi contoh penerapan good and clean governance dan karenanya menyambut baik laporan ke KPK tersebut.

Ia menegaskan, laporan keuangan dan tata kelola UI sangat transparan dan akuntabel. Laporan keuangan UI sejak tahun 2008 hingga 2010 telah diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Majelis Wali Amanah (MWA) melalui proses tender terbuka. Audit eksternal tersebut memberikan penilaian tertinggi bagi laporan keuangan UI, yaitu “wajar tanpa pengecualian”.

"Selain itu, beberapa lembaga pemerintahan juga pernah memeriksa keuangan UI pada tahun ini, seperti BPK dan Irjen Kementerian Keuangan. Semua hasil pemeriksaan mengkonfirmasi hasil audit dari akuntan publik," katanya.

Lebih dari itu, UI juga secara transparan mengungkapkan laporan keuangan yang telah diaudit. Tidak hanya kepada para pemangku kepentingan seperti pemerintah dan MWA, tetapi juga kepada publik melalui situs internet UI.

"Kami mendorong prinsip good governance, efisiensi, efektivitas, responsiveness, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi para pemangku kepentingan diterapkan di UI," tandasnya. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya