Berita

rizal ramli/ist

Rizal Ramli: KPK Sarat Konflik Kepentingan

SABTU, 19 NOVEMBER 2011 | 15:24 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Salah satu penyebab lambannya penuntasan mega skandal korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi adalah karena lembaga itu sarat konflik kepentingan. Perlu diketahui, beberapa penasihat KPK juga penasihat Kementerian Keuangan yang dalam beberapa kasus menjadi obyek penyelidikan KPK.

Menurut mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli, seharusnya hal tersebut tidak terjadi. Dia meminta pimpinan KPK secepatnya mencopot penasihat yang punya konflik kepentingan dan menganggu proses penuntasan kasus-kasus mega korupsi yang dilakukan penjahat kerah putih.

"Contohnya, penasihat yang juga mantan pimpinan KPK, ternyata merangkap menjadi penasihat Menkeu yang bermasalah, sehingga penasihat itu dikenal sebagai Markus Emeritus, mekalar kasus-kasus kakap," kata Rizal Ramli.
 

 
Kendala lain yang menghambat kinerja KPK adalah karena para penyidiknya merupakan orang-orang "pinjaman" kepolisian dan kementerian keuangan (BPKP). Status sebagai pegawai "pinjaman" itu menyebabkan mereka ragu-ragu dalam mengusut para pejabat yang juga atasan mereka sendiri.

Solusinya, KPK harus mengangkat para penyidik tersebut menjadi pegawai tetap KPK. Dengan begitu, mereka hanya loyal kepada KPK dan tidak lagi ragu-ragu saat memeriksa pejabat tinggi Kemenkeu atau Kepolisian.
 
Rizal Ramli juga menyarankan KPK bertindak lebih agresif untuk membongkar kejahatan kerah putih, yang merugikan negara triliunan rupiah. Jika perlu, pimpinan KPK mengundang para ekonom independen untuk dimintai masukan dan pendapatnya. Cara ini pernah dilakukan DPR, dengan mengundang para mantan menteri keuangan dan pengamat ekonomi.
 
"Sebagai mantan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan, saya bisa jelaskan dengan panjang lebar bahwa benar-benar telah terjadi perampokan uang negara secara besar-besaran," ungkapnya.

"Waktu kasus Bank Bali, cuma diperlukan waktu dua bulan untuk mengaudit dan berhasil menelusuri aliran dana sampai lapis kelima. Sayangnya KPK pasif, jika menyangkut kasus-kasus korupsi yang melibatkan pusat kekuasaan. Inilah yang menjadi tanda tanya besar, ada apa dengan KPK sekarang?" tutup Rizal Ramli.[ald]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Tidak Terima Sepeserpun

Minggu, 21 Desember 2025 | 22:09

China-AS Intervensi Konflik Kamboja-Thailand

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:51

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:35

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:12

Kapolri Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:25

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono Selama Setahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:45

Alarm-Alam dan Kekacauan Sistemik

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:39

Musyawarah Kubro Alim Ulama NU Sepakati MLB

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:09

Kepala BRIN Tinjau Korban Bencana di Aceh Tamiang

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:00

Selengkapnya