Berita

rizal ramli/ist

Rizal Ramli: KPK Sarat Konflik Kepentingan

SABTU, 19 NOVEMBER 2011 | 15:24 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Salah satu penyebab lambannya penuntasan mega skandal korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi adalah karena lembaga itu sarat konflik kepentingan. Perlu diketahui, beberapa penasihat KPK juga penasihat Kementerian Keuangan yang dalam beberapa kasus menjadi obyek penyelidikan KPK.

Menurut mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli, seharusnya hal tersebut tidak terjadi. Dia meminta pimpinan KPK secepatnya mencopot penasihat yang punya konflik kepentingan dan menganggu proses penuntasan kasus-kasus mega korupsi yang dilakukan penjahat kerah putih.

"Contohnya, penasihat yang juga mantan pimpinan KPK, ternyata merangkap menjadi penasihat Menkeu yang bermasalah, sehingga penasihat itu dikenal sebagai Markus Emeritus, mekalar kasus-kasus kakap," kata Rizal Ramli.
 

 
Kendala lain yang menghambat kinerja KPK adalah karena para penyidiknya merupakan orang-orang "pinjaman" kepolisian dan kementerian keuangan (BPKP). Status sebagai pegawai "pinjaman" itu menyebabkan mereka ragu-ragu dalam mengusut para pejabat yang juga atasan mereka sendiri.

Solusinya, KPK harus mengangkat para penyidik tersebut menjadi pegawai tetap KPK. Dengan begitu, mereka hanya loyal kepada KPK dan tidak lagi ragu-ragu saat memeriksa pejabat tinggi Kemenkeu atau Kepolisian.
 
Rizal Ramli juga menyarankan KPK bertindak lebih agresif untuk membongkar kejahatan kerah putih, yang merugikan negara triliunan rupiah. Jika perlu, pimpinan KPK mengundang para ekonom independen untuk dimintai masukan dan pendapatnya. Cara ini pernah dilakukan DPR, dengan mengundang para mantan menteri keuangan dan pengamat ekonomi.
 
"Sebagai mantan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan, saya bisa jelaskan dengan panjang lebar bahwa benar-benar telah terjadi perampokan uang negara secara besar-besaran," ungkapnya.

"Waktu kasus Bank Bali, cuma diperlukan waktu dua bulan untuk mengaudit dan berhasil menelusuri aliran dana sampai lapis kelima. Sayangnya KPK pasif, jika menyangkut kasus-kasus korupsi yang melibatkan pusat kekuasaan. Inilah yang menjadi tanda tanya besar, ada apa dengan KPK sekarang?" tutup Rizal Ramli.[ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Terbuka Peluang Duetkan Pramono-AHY di 2029

Jumat, 11 September 2026 | 06:21

Komnas Palestina Salurkan 300.000 Liter Air Bersih ke Gaza

Jumat, 11 September 2026 | 06:08

Buku 'Islam Ala Prabowo' Bukan Produk MUI

Jumat, 11 September 2026 | 05:31

Tak Ada Alasan MK Menolak Gugatan Denny Indrayana Cs

Jumat, 11 September 2026 | 05:14

Kemenhaj Tutup Celah Jual Beli Antrean Haji Khusus

Jumat, 11 September 2026 | 05:04

Tiket Termurah Persija vs Persib Rp150 Ribu, Termahal Rp1,5 Juta

Jumat, 11 September 2026 | 04:24

Pansus Papua DPD RI Harus Bongkar Akar Konflik

Jumat, 11 September 2026 | 04:00

Perampasan Aset: Keharusan Hukum vs Kecemasan Publik

Jumat, 11 September 2026 | 03:39

Kudu Yakin Persib Libas Persija 2-0

Jumat, 11 September 2026 | 03:18

Terima Aspirasi Buruh

Jumat, 11 September 2026 | 03:00

Selengkapnya