RMOL. Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Ecnonomic Community) diharapkan fokus pada tujuan awal menciptakan pasar tunggal bagi kawasan, tidak merembet kepada ambisi penyatuan mata uang ASEAN.
"Pemerintah harus mendorong ASEAN, agar fokus kepada penciptaan pasar bersama sehingga meningkatkan efisiensi kawasan. Penyatuan pasar ASEAN juga diyakini akan lebih menarik investor masuk ke kawasan tersebut, karena membesarnya pasar. Penyatuan pasar ini jangan ditarik ke arah penyatuan mata uang," kata anggota Komisi VI DPR Ecky Awal Mucharam kepada wartawan, Senin (14/11).
ASEAN Community yang direncanakan terwujud di tahun 2015 mencakup tiga aspek, salah satunya adalah ASEAN Economic Community. Penyatuan pasar ASEAN dinilai penting untuk mengejar ketertinggalan kawasan itu dari kawasan lain seperti China dan India. ASEAN menjadi kurang kompetitif dibanding kawasan lain karena kawasan tersebut tersekat oleh hambatan-hambatan yang menghalangi arus barang, modal dan manusia.
"Yang penting itu penyatuan pasar. Sementara penyatuan mata uang bagi ASEAN justru berbahaya, karena kondisi antar negara terlalu berbeda, baik fiskal maupun moneternya. Ketika sebuah negara tidak disiplin dalam menjalankan kebijakan fiskal, seluruh kawasan bisa ikut jatuh seperti yang dialami Eropa saat ini. Belum lagi tingkat bunga dan inflasi juga berbeda, tidak bisa disamakan," kata Ecky.
Politisi PKS itu menambahkan bahwa mata uang bersama juga berpotensi merugikan negara anggota yang fundamental ekonominya lebih lemah. Seperti yang dialami oleh Yunani saat ini, dalam kondisi krisis seharusnya mata uangnya terdepresiasi sehingga ekspornya meningkat dan menjadi mesin pemulihan krisis. Namun hal ini tidak terjadi karena Eropa menggunakan mata uang bersama yang nilainya terlalu kuat bagi perekonomian Yunani.
"Penyatuan pasar ASEAN harus dipersiapkan dengan serius oleh pemerintah. Penyatuan pasar tidak akan banyak bermanfaat jika Indonesia tidak kompetitif sehingga hanya menjadi pasar bagi produk-produk negara lain. Belakangan ini peringkat daya saing dan kemudahan berusaha Indonesia turun, ini harus menjadi catatan pemerintah di tengah semakin dekatnya pasar bebas ASEAN," kata Ecky.
[ald]
