Berita

tb hasanuddin/ist

KONFLIK PAPUA

TB Hasanuddin: Jangan Cuma Bisa Teriak Pelanggaran HAM atau Salahkan Asing!

KAMIS, 10 NOVEMBER 2011 | 18:11 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Pernyataan Menkopolhukam Djoko Suyanto dan petinggi kepolisian yang berulangkali mengatakan medan di Papua menyulitkan penangkapan gerombolan bersenjata dianggap tak baik untuk citra keamanan Indonesia di luar negeri.

"Saya melihat pernyataan Menkopolhukam yang mengatakan bahwa medannya sulit dan lain sebagainya itu tidak tepat. Pernyataan pejabat seperti itu menimbulkan imej dari wartawan asing seolah tentara nasional Indonesia dengan Polri hanya kuasai perkotaan dan jalan umum," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin, kepada Rakyat Merdeka Online, Kamis petang (10/11).

Padahal, lanjut mantan Sekretaris Militer Presiden ini, TNI khususnya AD sedang melakukan upaya pengejaran ke dalam hutan tapi memang butuh waktu, karena harus ekstra hati-hati dan jangan sampai salah tangkap atau menimbulkan pelanggaran HAM.


Menanggapi temuan investigasi Komnas HAM di Papua yang menyatakan ada banyak kasus pelanggaran hak manusia yang dilakukan aparat, mantan Sekretaris Militer Presiden ini mendukung lembaga itu membawanya ke pengadilan HAM.

"Komnas HAM jangan hanya teriak-teriak, buktikan bahwa itu ada dan kalau ada bawa ke pengadilan HAM. Kalau tidak ada orang yang dihukum atas pelanggaran HAM maka hanya akan memperuncing situasi atau menimbulkan ketegangan dari rakyat kepada aparat," pinta TB.

Soal indikasi ada permainan asing di balik konflik Papua, menurutnya, bukan kapasitas publik, pengamat politik bahkan anggota DPR yang mengungkapkannya.

"Itu harus wewenang BIN," ucapnya.  

Namun, terlepas dari ada tidaknya asing bermain di Papua apapun modus dan motifnya, politisi PDI Perjuangan ini mengajak bangsa tidak hanya mampu menuduh pihak luar sebagai penyebab kekacauan dan pengerukan sumber daya alam besar-besaran di Papua.

"Bangsa ini yang harusnya mampu mandiri mengurus asetnya sendiri. Janganlah karena ketidakmampuan kita mengurus lalu kita terus menerus salahkan asing. Kita yang tidak mandiri, kok asing yang disalahkan," tandasnya.[ald]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pergantian Kapolri untuk Antisipasi Putusan MK soal Gibran

Kamis, 01 Oktober 2026 | 18:19

UPDATE

Realisasi Penerimaan Pajak Tembus Rp1.607 Triliun, Naik 24,1 Persen

Jumat, 09 Oktober 2026 | 14:26

Isu Parliamentary Threshold 1 Persen Mengemuka untuk Keadilan Demokrasi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 14:23

Pertamina Kerek Kualitas Pengelola Homestay Lokal Naik Kelas

Jumat, 09 Oktober 2026 | 14:12

TNI Harus Terbuka Ungkap Tuntas Judi Online di Rumah Dinas

Jumat, 09 Oktober 2026 | 14:09

Jelang Akhir Pekan Harga Minyak Dunia Bertahan di 103 Dolar AS

Jumat, 09 Oktober 2026 | 13:59

Putin Janji Bantu Iran Akhiri Perang di Timur Tengah

Jumat, 09 Oktober 2026 | 13:57

DPR Kebanjiran Aspirasi Masyarakat Soal Putusan MK tentang Gibran

Jumat, 09 Oktober 2026 | 13:50

Tanpa Restu Gerindra, DPR Diyakini Tidak akan Berani Makzulkan Gibran

Jumat, 09 Oktober 2026 | 13:47

Usut Tuntas Aktor di Balik Praktik Judi Online di Rumah Dinas TNI

Jumat, 09 Oktober 2026 | 13:37

Loncat dari Lantai Dua, Wanita Ini Selamatkan Anak saat Kebakaran di Rawamangun

Jumat, 09 Oktober 2026 | 13:36

Selengkapnya