Berita

ist

PKS: Riskan, Impor Beras Masih Jadi Agenda Tahunan Pemerintah

JUMAT, 04 NOVEMBER 2011 | 15:09 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Bulog kembali mencari sumber beras baru setelah gagal mencapai kesepakatan dengan Thailand terkait harga. Ditambah lagi Negeri Gajah Putih itu saat ini sedang dilanda banjir sehingga menurunkan pasokan berasnya.

"Impor beras sudah menjadi agenda tahunan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan beras nasional. Ini sangat riskan. Beras itu kebutuhan pokok masyarakat, seharusnya dipenuhi dari dalam negeri," kata Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS Ecky Awa Mucharam dalam rilisnya kepada redaksi beberapa saat lalu (Jumat, 4/11).

Menurut dia, pembangunan sektor pertanian sangat penting dalam proses transformasi struktural perekonomian suatu negara. Sebuah negara tidak akan maju industrinya kalau sektor pertaniannya tidak mampu memenuhi pangan penduduk.


"Beras itu pasarnya tipis di dunia, hanya sedikit penjualnya. Terlalu riskan kalau ketahanan pangan kita bergantung kepada pasar dunia. Tanpa ketahanan pangan kestabilan moneter kita dipertaruhkan karena beras itu besar kontribusinya besar terhadap inflasi. Kalau moneternya tidak stabil bagaimana mungkin pembangunan bisa berjalan. Sesekali boleh impor beras, tapi jangan dijadikan kebijakan yang berkelanjutan" kata Ecky.

Lebih lanjut Anggota Badan Anggaran DPR RI ini mengingatkan agar kebijakan anggaran pemerintah harus lebih berpihak kepada pembangunan sektor pertanian, bukan sekedar untuk stabilisasi harga pangan yang sifatnya jangka pendek. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya