Rakyat Banten Dipuji Lebih Dewasa

RMOL. Rakyat Banten dinilai telah menunjukkan perilaku politik yang terpuji dalam Pemilihan Kepala Daerah Banten. Partai politik pendukung juga telah memperlihatkan cara-cara politik yang mendidik serta jauh dari kesan arogan dan bermusuhan.

"Sekarang saatnya para calon menunjukkan kepada masyarakat sikap kenegarawanan mereka dengan menerima kenyataan pilihan rakyat," kata Koordinator Gerakan Masyarakat Madani Banten, Drajat Sumarsono, kepada wartawan, kemarin malam (Jumat, 28/10).

Menurut Mahasiswa Pasca Sarjana Komunikasi Politik Mercu Buana ini, rakyat Banten harus diacungi jempol karena telah memperlihatkan kedewasaan dalam berpolitik. Tidak seperti di beberapa Pilkada di daerah lain yang banyak konflik, Pilkada Banten tidak pernah sekalipun terjadi konflik horizontal.

"Ini sangat kontradiktif dengan stigma jawara yang selama ini didengung-dengungkan masyarakat. Ternyata masyarakat Banten jauh lebih dewasa dibanding daerah lain. Bahkan golongan Jawara menunjukkan sikap-sikap santun, menghargai perbedaan, serta berpartisipasi aktif membantu pihak kepolisian dalam menjaga keamanan," ujarnya.

Selain itu, katanya, fatsun partai juga benar-benar diikuti oleh para petinggi partai. Seperti adik Wahidin Halim tetap mendukung Atut-Rano karena dia adalah Ketua Golkar Kota Tangerang. Keluarga Jayabaya bisa menghargai perbedaan di antara mereka meski berbeda jagoan dimana Iti Jayabaya mendukug WH-Irna karena posisinya sebagai Ketua Demokrat Lebak, sementara anggota keluarga besar yang lain mendukung Atut-Rano.

"Keharmonisan seperti ini sangat sulit kita temukan di daerah lain saya kira," ujar Drajat bangga.

Drajat tidak membantah bahwa masih terdapat beberapa kekurangan disana-sini, serta terjadinya beberapa pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada Banten.

"Saya dengar ada pelanggaran dari kubu Jazuli yang terkenal dengan istilah mie instan PKS, air mineral PKS. Wahidin juga terbelit kasus kecurangan yang begitu banyak, termasuk juga melakukan black campaign yang sangat sering. Kubu Atut-Rano juga dilaporkan melakukan money politics," jelasnya.

Hanya saja, ujar Drajat, semua pelanggaran tersebut masih dalam batas-batas yang biasa dalam sebuah pesta demokrasi. Tidak ada yang bersifat terstuktur, sistemik, dan massif.[ald]