Di BUMN, Jangan Cuma Minum Madu, Tapi Juga Racunnya Dong

RMOL.Kinerja perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai kurang maksimal. Dengan dilantiknya bekas Direktur Utama PLN Dahlan Iskan menjadi Menteri BUMN, diharapkan kinerja perusahaan pelat merah bisa meningkat. Gebrakan Dahlan dalam 100 hari kerja ini ditunggu kalangan DPR.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Eddy Prabowo meminta Dahlan berani melaku­kan evaluasi atas kinerja direksi BUMN.

“Menteri BUMN harus mela­kukan evaluasi terhadap direksi BUMN, baik yang baru maupun yang lama. Semuanya harus de­valuasi dan dicek, khususnya BUMN yang strategis,” kata Eddy saat dihubungi Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Setelah dievaluasi, lanjut Eddy, jika ditemukan direksi-direksi yang kerjanya tidak optimal, le­bih baik Dahlan melakukan pe­rombakan tanpa tergan­tung dari partai politik. Menurut­nya, se­mua perusahaan BUMN harus jelas target yang akan di­capai dan bisa meraihnya dengan mak­simal.

“Tak hanya itu, bagi direksi yang berprestasi pun harus diberi reward atau apresiasi. Sedang­kan yang melakukan kesalahan harus diganti,” ujarnya.

Pengamat ekonomi Fadli Ha­san mengatakan, saat ini ter­dapat beberapa perusa­haan BUMN yang kinerjanya masih tidak ba­gus. Karena itu, Kemen­terian BUMN harus me­lakukan eva­lua­si terhadap peru­sahaan-pe­rusahaan BUMN yang kiner­janya tidak bagus, dan bah­kan penca­paian target tidak dapat terea­lisasi.

Fadli mengatakan, Presiden SBY pun merasa kecewa dengan kinerja perusahaan BUMN. Pa­salnya, sebagai perusahaan yang memiliki aset yang besar, kinerja BUMN masih ada yang tidak maksimal.

“Dievaluasi atau dirombak ter­gantung dari kinerja masing-ma­sing BUMN. Kementerian BUMN sangat perlu me­nga­wasi BUMN yang profi­tabilitasnya rendah,” katanya.

Menteri BUMN pun diharap­kan bisa melakukan efisiensi di masing-masing perusahaan pelat merah dan meningkatkan good corporate governance (GCG). Sebab, sudah sepantasnya peru­sahaan BUMN ini benar-benar mampu memberikan sumba­ngan terhadap masyarakat dan negara lebih besar lagi.

“Jadi, kalau memang BUMN-nya terus mengalami kerugian atau tidak bisa meningkatkan efi­siensi, maka perlu dilakukan eva­luasi oleh menteri. Apalagi saat ini yang dipilih sebagai Men­teri BUMN adalah Pak Dahlan, yang mengerti korporasi,” katanya.

Dahlan menutur­kan, Ke­men­terian BUMN harus mem­berikan keleluasaan lebih besar kepada masing-masing BUMN untuk me­lakukan aksi korporasi. Soal­nya, aksi korpo­rasi menjadi na­fas dari sebuah perusahaan. Jika ter­lalu dike­kang, maka hal ter­sebut bukanlah korporasi, me­lainkan instansi.

“Setelah diberi keleluasaan men­jalankan aksi korporasi, maka pertanggungjawaban dari aksi korporasi yang sudah dila­kukan dapat diminta. Tanggung jawab itu ibarat racun. Kami min­ta tanggung jawab itu. Jadi, ja­ngan hanya minum madunya, racunnya juga harus ada,” tegas Dahlan. [rm]