RMOL. Tidak bisa disangkal bahwa kabinet sekarang adalah Kabinet Indonesia Boros. Pemborosan akan disebabkan oleh adanya kenaikan anggaran fasilitas negara yang bakal diberikan kepada 19 Wakil Menteri. Sedangkan anggaran operasional untuk menteri yang diberikan negara atau yang disetujui DPR saja, minimal sebesar Rp 1,2 miliar per tahun.
Direktur Lingkaran Survei Indonesia, Budi Prasetyohadi, menyatakan, hingga kini SBY-Boediono belum dapat menjawab secara tepat apakah tujuan menambah 13 wakil menteri, bahkan ada satu kementerian yang mempunyai sekaligus dua wakil menteri. Alasan bahwa pengadaan itu disesuaikan kebutuhan pun tidak masuk akal.
"Ini memang pemborosan. Dia (menteri) punya dirjen atau sekjen atau irjen. Tapi karena ini sudah berjalan, saya lihat wakil menteri ini berarti harus punya otoritas, jadi menteri tak bisa serta merta putuskan keputusan tertentu," ujarnya kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Jumat, 21/10).
Jika demikian, jalur birokrasi untuk menghasilkan sebuah keputusan akan semakin panjang. Menurut dia selama dua tahun terakhir saja pemerintahan SBY tidak efektif dan menyebabkan popularitasnya terjun bebas. Nah, penambahan jumlah wakil menteri tersebut akan menambah ketidakefektivan tersebut.
"Kalau sudah begitu bukan tambah efektif tapi tambah panjang jalur birokrasinya. Ini yang membuat kinerja pemerintah semakin tidak efektif, terlalu tidak efektif, yang sudah panjang jadi semakin panjang," jelas pengamat berkepala plontos ini.
Bahkan dia melihat, jabatan wakil menteri ini tidak lebih baik dari jabatan menteri muda di periode Orde Baru. Ketika Soeharto masih menjadi presiden, ada jabatan menteri muda.
"Kalau zaman Pak Harto dulu itu lebih jelas, sekarang ini wakil menteri jadi apa. Dulu ada menteri muda yang politis, dan ini orang-orang yang disuruh magang sebelum jadi menteri sesungguhnya di periode berikutnya. Sebetulnya tidak semua menteri jabatan politis, tapi Orde Baru membuat kanalisasi seperti itu," terang dia.
Dugaan Budi senada dengan pengamat lain yang menyebut wakil menteri di KIB II adalah alat SBY untuk "memata-matai" menteri, supaya menteri tak melakukan penyelewengan kekuasaan.
"Bisa jadi itu. Dia (SBY) kan paling senang bikin-bikin yang begini seperti komite-komite yang belum ada sebelumnya. Dan dalam sejarah kabinet ini pertama kalinya ada begitu banyak wakil menteri," tegasnya.
Mengenai dampaknya pada popularitas pemerintahan SBY-Boediono yang dalam dua tahun terakhir melorot jauh, menurut Budi, semua tergantung pada bagaimana SBY men-
drive perangkat kerjanya.
"Mau dibuat wakil menteri segala macam, tapi kalau dia tidak bisa yakinkan rakyat kabinet ini akan lebih efektif, ya percuma. Kalau masyarakat bisa lebih
happy, tentu akan berdampak baik. Kuncinya
leadership SBY. Mau dibuat sebagus apa kalau masih melempem kayak kemarin, pemerintah tidak akan bisa lari cepat," urainya.
Sementara Koordinator Advokasi dan Investigasi pada Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi, mengatakan, saat ini anggaran operasional untuk menteri yang diberikan negara atau yang disetujui DPR, minimal sebesar Rp 1,2 miliar per tahun. Rata-rata setiap bulan belanja operasional menteri sebesar Rp 100 juta per bulan.
Kalau ada 19 Wamen, maka anggaran operasional mereka saja akan menghambur-hamburkan uang negara sebesar Rp 22 miliar per tahun. Belum lagi anggaran untuk jamuan tamu Wamen, pengadaan pelengkapan Wamen, operasional keprotokolan, rapat-rapat kerja Wamen, terselenggaranya pelayanan Wamen, dan anggaran pengadaan mobil dinas. Padahal, beban negara sudah sangat berat untuk mengalokasikan anggaran kepada para menteri Rp 14 miliar per tahun.
[ald]
