Berita

Amir Syamsuddin Bakal Pelintir Kasus Century dan BLBI?

RABU, 19 OKTOBER 2011 | 19:55 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Baru juga dilantik sebagai Menteri Hukum dan HAM tadi pagi, nada miring terhadap Amir Syamsuddin sudah muncul. Amir Syamsuddin dinilai akan gagal mengomandoi Kementerian Hukum dan HAM.

"Kalau konteksnya pengetahuan hukum boleh lah. Tapi dari sisi manajemen pengalamannya nol. Dia tidak punya track record dalam berorganisasi, di mana dia jadi top level-nya," ujar Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (Maki), Bunyamin Saiman, kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Rabu, 19/10).

Alih-alih itu, tercium aroma lain di balik penguasaan hukum yang dimiliki Amir Syamsuddin. Pengalaman dia membela debitor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) , menurut Bunyamin Saiman, tersirat harapan lain dari pemerintahan SBY-Boediono, yakni bagaimana mengamankan Century Gate yang melibatkan Wakil Presiden Boediono dan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani.


"Dia seolah-olah hanya diberi titah untuk mengamankan Century. Bagaimana  mengkoordinasikan aparat penegak hukum untuk mencari-cari celah hukum mengamankan Century, dan juga BLBI-nya. Dia bakal 'memelintir' kasus-kasus itu," katanya.

Sebagai kementerian yang punya banyak kantor di daerah, ada LP, Imigrasi, Kanwil-kanwil dan lain sebagainya, pengalaman manajemen Amir yang minim bakal membuat kerja-kerja Kementerian Hukum dan HAM tidak akan optimal.

Selain itu, masih menurut Bunyamin, Amir Syamsuddin tidak pernah terlibat dengan LSM, akademisi, lawyer untuk membuat perbandingan-perbandingan soal hukum. Akibatnya, kata dia, Amir Syamsuddin tidak akan melaksanakan Tupoksi Kementerian Hukum dan HAM dalam menyusun Undang-undang.

"Dia akan banyak gagal," tandasnya.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya