Berita

sby/ist

Bentuk Konkret Pemerintahan Sementara Masih Dirahasiakan

SENIN, 17 OKTOBER 2011 | 10:21 WIB | LAPORAN:

RMOL. Rumusan dan bentuk konkret dari pemerintahan sementara sipil-militer belum bisa dibuka kepada publik.

"Tahap saat ini adalah seruan kepada seluruh elemen bangsa untuk mengantisipasi agar kapal yang bernama Indonesia ini tidak karam di tengah lautan akibat nakhoda yang tidak mampu mengurusnya," kata deklarator pemerintahan sementara, Haris Rusly, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Senin, 17/10).

Satu hal yang pasti, kata Haris, saat ini tidak mungkin sekedar mengkritik pemerintah atau meminta SBY untuk turun. Selain tidak akan pernah mau turun, SBY juga tetap merasa mendapat legitimasi dengan hasil Pilpres 2009.


"Maka seruan ini kami sampaikan kepada semua kelompok sosial untuk segera menduduki kantor-kantor pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah," kata Haris.

"Kita harus berani bersikap dan mau mengambil pemerintahan, agar kapal ini tidak benar-benar karam," demikian Haris. [ysa]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya