Berita

ilustrasi

RESHUFFLE KIB II

Jatah Koalisi Dipastikan Tidak Berubah

JUMAT, 14 OKTOBER 2011 | 09:35 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL.Partai Demokrat memastikan Presiden SBY tidak tersandera oleh para pimpinan partai politik koalisi. Acara mengumpulkan para Ketua Umum Parpol pendukung pemerintah di rumah SBY, Cikeas, kemarin bukan berarti Presiden melakukan politik transaksional.

"Koalisi ini memang penting untuk amankan siapapun presidennya. Kalau Anda masih sendiri-sendiri kayak Pak Harto sepeti single majority Golkar, pemerintahan tidak akan efektif," kata Ketua DPP Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana, kepada Rakyat Merdeka Online, Jumat (14/10).

Sutan meminta masyarakat tidak mendikotomikan parpol dan non-parpol. Belum tentu menteri dari non-parpol bisa efektif bekerja dan profesional. Menurutnya, jabatan menteri adalah jabatan politis, tidak harus diisi tokoh non-parpol.


"Belum tentu sukses yang ahli itu. Itu (menteri) jabatan politis dan sifatnya manajerial, menggerakkan organisasi ke tujuan. Coba tengok zaman Pak Harto, menteri energinya dari tentara semua. Apa tentara tahu masalah minyak? Tapi kan jalan itu. Hatta Rasaja itu (Menko Perekonomian) kan dari parpol, tapi jalan itu barang," ucapnya.

Dia tegaskan, SBY akan melakukan dua hal sekaligus dalam reshuffle Oktober ini. Pertama, peningkatan kinerja kabinet dan penciptaan stabilitas politik di kabinet dan parlemen. Maka dipanggillah ketua umum koalisi yang lebih mengerti masalah itu.

Dia memberi sinyal bahwa kursi menteri yang selama ini diduduki orang partai tidak akan berubah.

"Kalau tidak mau riuh rendah, stabilitas politik itu penting, nanti kalau dikurangi kursinya bisa ramai. Nanti ramainya saja yang banyak, bukan kerjanya," tandasnya.[ald]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pergantian Kapolri untuk Antisipasi Putusan MK soal Gibran

Kamis, 01 Oktober 2026 | 18:19

UPDATE

Pengusaha Tembakau Dicecar KPK soal Dugaan Gratifikasi Oknum Bea Cukai

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:41

Resmi Dilantik, 13 Pengurus DPD Peradi Profesional Siap Kawal Keadilan di Sulsel

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:13

Sekolah Tahfidz Al-Qur’an Puan Maharani Mulai Dibangun di Malang

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:10

Perbup Bogor soal Site Plan jadi Sorotan Usai Kasus HGB Summarecon Bergulir

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:49

BEI Tagih Penjelasan Emiten Haji Isam soal Gadai Saham ke Bank Mandiri

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:24

Rocky Gerung Dicurigai Sengaja Dipasang untuk Serang Gibran dari Dalam Kekuasaan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:42

Kasus TPPU Rita Widyasari Menyeret Bos Dealer VW-Audi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:28

Penyederhanaan BUMN: Pengaturan Outsourcing Lewat Anak Perusahaan Jadi Sorotan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:18

PDIP soal Ijazah Gibran: Anak dan Bapak Masalahnya Sama Saja

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:57

Pegawai Bea Cukai Dedi Congor Mangkir Lagi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:42

Selengkapnya