Berita

komplek dpr

Nudirman: Kalau DPR yang Korupsi, Gaungnya Sampai Langit Ketujuh

SABTU, 08 OKTOBER 2011 | 09:45 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi sering bikin iri institusi hukum lain dalam urusan dana operasional.

"Dalam urus satu kasus, KPK biayanya lebih besar dari kejaksaan atau kepolisian. Jadi ngawur yang bilang KPK itu kurang dananya. Kalau perlu ICW akan kita undang ke dalam rapat biar mengerti dulu baru bicara," kata anggota Komisi III DPR dari Golkar, Nudirman Munir, dalam diskusi "KPK, Sesuatu Banget" di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (8/10)

Hal itu dikatakannya menanggapi kritik Indonesia Corruption Watch (ICW) soal diskiriminasi anggaran di antara lembaga hukum. Tapi persoalan utamanya, menurut Nudirman, KPK  melulu fokus di wilayah penindakan, tidak di wilayah pencegahan korupsi.


"KPK mesti melakukan amanat UU dalam mencegah korupsi. Persoalannya sekarang adalah kenapa KPK tidak masuk ke masalah yang sebetulnya, yaitu modus operandi korupsi di pemerintah pada saat tender," jelasnya.

Saat tender itulah modus operandi korupsi dimulai. Nudirman mencontohkan, ada beberapa perusahaan yang ikut tender proyek, tenyata semuanya dimiliki oleh satu orang.

"Kalau dilihat dari kasus yang ada, itu yang banyak terkena adalah dari pemerintah. Tapi, kalau anggota DPR yang kena satu atau dua orang, gaungnya sudah sampai ke langit ketujuh. Saya pikir, kalau yang kena cuma satu atau dua dari 560 orang itu wajar saja, saya bukan lakukan pembenaran," tegasnya.[ald]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Tidak Terima Sepeserpun

Minggu, 21 Desember 2025 | 22:09

China-AS Intervensi Konflik Kamboja-Thailand

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:51

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:35

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:12

Kapolri Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:25

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono Selama Setahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:45

Alarm-Alam dan Kekacauan Sistemik

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:39

Musyawarah Kubro Alim Ulama NU Sepakati MLB

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:09

Kepala BRIN Tinjau Korban Bencana di Aceh Tamiang

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:00

Selengkapnya