Tangkap Mafia Anggaran DPR dan Reshuffle Menteri Korup!

RMOL. Sungguh ironis. Upaya menumbangkan rezim otoriter Orde Baru 13 tahun lalu tak bisa mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Selama rentan waktu itu pula, tingkah elit politik malah mempertontonkan prilaku yang mengkhianati rakyat. Pemilu umum yang konon disebut-sebut demokratis malah melahirkan mafia-mafia baru yang lebih sadis di DPR. Mereka menyunat anggaran.

"Mereka tidak memikirkan rakyat sedikit pun. Mereka lebih membela siapa yang dapat memberikan fee untuk mereka dan partainya. Gedung DPR dipenuhi keserakahan," kata Badan Eksekutif Mahasiswa Batavia Raya, Rahman Key kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Kamis, 6/10).

Menurut Rahman, yang perlu dicamkan adalah  bahwa mafia anggaran di DPR punya korelasi kuat dengan kementerian dan pengusaha. Modusnya, pengusaha memberikan uang terlebih dulu ke Kementerian atau DPR agar proyek pengadaan barang dan jasa di suatu instansi dimenangkan oleh suatu perusahaan. Tanpa adanya kerja sama seperti itu, mustahil praktek mafia anggaran bisa dilakukan. "Keserakahan anggota dewan terlihat nyata dalam setiap pembahasan dana stimulus DPID," sebutnya.

Rahman mendukung aparat, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upayanya memberantas mafia anggaran yang bercokol di Senayan. KPK perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk terus menelusuri praktek mafia anggaran yang berkeliaran di DPR. "KPK jangan kalah gertak dengan ancaman anggota DPR. Gertakan-gertakan yang ada sebagai petunjuk bahwa mafia anggaran sudah melembaga di DPR. KPK harus berani dan segera menetapkan tersangka siapa saja mafia-mafia anggarannya," tegasnya.

Selain itu, masih kata Rahman, untuk kepentingan membongkar mafia anggaran di DPR, PPATK harus membuka siapa pemilik rekening 'haram' anggota Banggar DPR ke publik.

Rahman menambahkan, hal yang perlu dilakukan saat ini, yang tidak kalah pentingnya, adalah keberanian Presiden SBY dalam membersihkan para pembantunya dari tindakan korupsi.

"Presiden SBY harus me-reshuffle menteri-menterinya yang terindikasi melakukan korupsi untuk memperbaiki cita pemerintahan di mata rakyat. Presiden SBY harus memilih menteri-menteri baru yang mempunyai sikap, tegas serta bersih dari korupsi dan mempunyai integritas tinggi," imbuhnya.[dem]