RMOL. Pada Selasa lalu (4/10), Provinsi Banten genap berusia 11 tahun. Tapi, dalam rentang waktu lebih dari satu dekade ini, di provinsi yang sebelumnya menjadi bagian dari Jawa Barat tersebut masih menyisakan sejumlah masalah, utamanya masalah kesenjangan.
"Justru 11 tahun Banten terjebak pada kesenjangan," kata pengamat ekonomi Dahnil Anzar kepada Rakyat Merdeka Online petang ini.
Menurutnya, setidaknya ada empat kesenjangan yang terjadi di provinsi yang saat ini dipimpin Ratu Atut tersebut. Pertama adalah kesenjangan makro ekonomi, dimana terdapat kesenjangan yang lebar antara potensi pertumbuhan ekonomi dengan aktual pertumbuhan ekonomi.
"Banten sebenarnya layak tumbuh di atas 7%. Tetapi fakta hanya mampu tumbuh moderat rata-rata di angka 5%. Bandingkan dengan Gorontalo dan Babel (Bangka Belitung) yang usianya sama dengan Banten mampu tumbuh di atas 7%," beber dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, Banten ini.
Kedua yaitu kesenjangan antara makro ekonomi yakni Produk Domestik Regional Bruto dengan kesejahteraan sosial ekonomi. Dengan PDRB yang tinggi lebih dari Rp 150 triliun per tahun, ternyata permasalahan kesejahteraan sosial ekonomi tetap tidak mampu hadir.
"Banten menjadi daerah dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia mencapai 13,59%. Kemiskinan yang masih tinggi di selatan Banten dan pelayan publik seperti kesehatan dan pendidikan yang masih sangat buruk," imbuh Dahnil, Ketua PP Pemuda Muhammadiyah ini.
Ketiga, masih lanjut Dahnil, adalah kesenjangan antar kabupaten/kota yang semakin lebar. Kota Tangerang tumbuh mencapai 10% dan Tangerang Selatan 7%. Tetapi daerah selatan seperti Pandeglang dan Lebak serta Serang hanya tumbuh 3%.
"Keempat, kesenjangan kapasitas fiskal dengan kesejahteraan dan pelayananan publik. Dengan PAD (pendapatan asli daerah) lebih 2 triliun dan APBD Rp 3,7 triliun, merupakan kapasitas fiskal yang besar dan mandiri. Tetapi infrastruktur jalan 63% rusak, kesejahteraan absen, kemiskinan tetap ramai di Banten," demikian Dahnil.
[zul]
