RMOL. Presiden SBY memastikan, pembahasan reshuffle tidak pernah bocor ke publik. Semua spekulasi reshuffle yang beredar di media massa, baik daftar nama menteri yang kemungkinan besar dicopot maupun para calon kuat menteri baru, tidak berasal dari dirinya.
Memang beberapa pekan terakhir ini jagat politik dipenuhi kabar reshuffle yang dilontarkan sendiri oleh lingkaran SBY. Istana Negara memastikan perombakan terjadi sebelum dua tahun usia pemerintahan SBY-Boediono (20 Oktober).
Jangan salahkan publik kalau polemik reshuffle melebar, memanjang, mengudara dan mendarat sesuka hati. Tapi isu bikinan Istana itu tetap tidak mampu meredakan kritik tajam pada kepemimpinan SBY-Boediono. Aktivis politik kontra-pemerintah kompak menyatakan, reshuffle bukan solusi karena akar masalahnya ada pada pucuk kabinet.
Sementara di kalangan rakyat biasa, terkumpul kabar, setidaknya SBY akan mengganti sembilan pos. Asumsinya, dari menteri bersangkutan sakit, berkinerja lemah sampai dilanda isu privat. Menteri bermasalah dibagi dalam tiga kategori. Pertama, menteri yang tidak bekerja baik karena teganjal kesehatan. Kedua, karena tersangkut kasus hukum dan dianggap gagal dalam penyelesaian agenda besar. Ketiga, menteri yang dilanda kasus privat seperti perceraian atau perselingkuhan.
Untuk kategori sakit, yang paling mungkin digeser adalah Meneg BUMN, Mustafa Abu Bakar. Sedangkan di daftar menteri yang tersangkut kasus hukum, nama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar (PKB) dan Menpora, Andi Mallarangeng (Demokrat), paling mencolok.
Menteri ESDM, Darwin Saleh (Demokrat); Menteri Keuangan Agus Martowardjojo (profesional); Menteri Perhubungan Freddy Numberi (Demokrat); Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto (profesional) dan Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar (PAN) masuk daftar menteri yang tidak mampu menjalankan agenda-agenda penting sesuai instruksi Presiden.
Menteri Perumahan Rakyat, Suharso Monoarfa, masuk di dalam kategori layak digeser akibat skandal ranah privat. Perkembangan berita gugatan cerai yang dilayangkan istrinya sempat jadi atensi Presiden.
Tapi sangat disayangkan ketika Staf Khusus Presiden SBY Daniel Sparringa mengatakan, bahwa Presiden dan Wapres fokus mempertimbangkan reshuffle di ruangan yang kedap suara. Kalau demikian, bagaimanakah Presiden memperlakukan aspirasi rakyat jelata yang saat ini bukan lagi mayoritas buta politik.
"Ada banyak nama yang berseliweran di sekitar kami. Tapi dalam membahas nama-nama calon, ruangan presiden kebal dan kedap suara," tegas Daniel.
Harapan rakyat banyak agar sang pemimpin mau menyendengkan telinganya, sekadar memberi atensi atas saran dan masukan rakyat sebelum reshuffle dilaksanakan. Di poin itulah Rakyat Merdeka Online ingin terlibat menyediakan ruang bagi para pembaca yang budiman soal rencana perombakan kabinet.
Dasar alasannnya sederhana. Negara ini bukan milik segelintir elit pemerintah atau Presiden sekalipun apalagi negara adidaya asing. Rakyat-lah yang memiliki bahtera besar bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Sedangkan SBY-Boediono bersama bagaimanapun formasi kabinetnya, cuma berstatus anak buah kapal.
Partisipasi para pembaca untuk memberikan masukan pada SBY, tersalur dalam poling yang sudah kami buka sejak dua pekan terakhir (Selasa 27/9). Dari kesembilan nama yang dipergunjingkan publik tadi, ada satu nama yang paling layak dicopot oleh SBY.
Sebelum poling akhirnya kami tutup, ternyata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, konsisten bertengger di posisi teratas. Hingga laporan ini diturunkan, angka untuk Imin adalah 29,6 persen. Muhaimin Iskandar bertubi-tubi jadi sasaran hujatan publik beberapa bulan terakhir. Dari mulai kasus pemancungan TKI Ruyati di Arab dan terakhir terdamprat kasus suap pencairan dana program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) di kantornya. Alhasil, Muhaimin pun ikut diperiksa KPK.
Sementara untuk juara keduanya dengan perolehan 26,6 persen, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng. Mungkin cuma Andi Mallarangeng yang mengukir presatasi sebagai menteri aktif pertama yang duduk di depan majelis hakim pengadilan tipikor. Walau Andi cuma jadi saksi bagi anak buahnya yang duduk sebagai terdakwa. Apalagi, Andi berasal dari partai politik binaan Presiden SBY yang gila-gilaan kampanye anti-korupsi. Andi Mallarangeng masuk dalam daftar menteri bermasalah karena diduga terkait kasus aliran suap ke Sekretaris-nya, Wafid Muharram.
Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, menduduki peringkat ketiga dengan 9,5 persen pembaca yang mengklik namanya. Secara berurutan, nama Menteri Perhubungan, Freddy Numberi (9,0 persen); Menteri Perumahan Rakyat, Suharso Manoarfa (7,5 persen); Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Darwin Zahedy Saleh (6,0 persen).
Kemudian, Menteri BUMN, Mustafa Abubakar (3,5 persen); Menteri Keuangan, Agus Martowardojo (3,0 persen); dan di posisi buntut adalah Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto (0,5 persen).
Ada 2,5 persen pembaca yang mengatakan pilihannya tidak ada dalam daftar. Dan 2,5 persen lainnya memilih tidak tahu.
Hasil poling sama sekali tak bermaksud menggerogoti hak prerogatif presiden. Apalagi, dibaca sebagai niat menyudutkan salah seorang menteri. Bola reshuffle tetap sepenuhnya ada di tangan Presiden SBY, demi langkah maju pembersihan eksekutif dari perilaku kotor dan korup.
[ald]
