Marzuki Alie Tuduh Kurang Kerjaan, Zainal Bintang Berlalu

RMOL.Sejak didirikan Kamis pekan lalu, Pos Pengaduan Praktik Mafia Anggaran (Pos P2MA) yang berkantor di komplek parlemen, mulai mengundang resistensi dari DPR. Sementara, lebih dari 20 laporan masyarakat yang jadi korban mafia anggaran sudah masuk ke Pos.

Bukan tidak mungkin itu adalah reaksi dari pernyataan lantang salah seorang pendirinya, Zainal Bintang, yang mengutarakan bahwa terdapat dugaan banyak anggota DPR yang terlibat praktik mafia anggaran itu. Bahkan bisa dikatakan anggota DPR-lah simpul pertama permafiaan anggaran. Mengapa dikatakan simpul pertama permainan mafia anggaran, karena merekalah yang memberikan janji anggaran dari pusat turun ke daerah bermodalkan akses politik yang dimiliki.

Kemarin, Ketua DPR, Marzuki Alie, sendiri yang berada terdepan untuk melawan agenda Pos P2MA. Dia menyindir pembentukan posko itu bukti kedua pendirinya, Zainal Bintang dan Wakil Ketua DPD, La Ode Ida, tidak punya kerjaan.

"Biarkan orang menilai. (La Ode Ida dan Zainal) enggak ada kerjaan kali. Disuruh ngebahas legislasi dengan DPR sampai sekarang mereka nggak mau kok. Justru mereka menganggap DPR yang tidak mau," ucapnya.

Zainal Bintang, ketika diminta tanggapannya atas protes Marzuki, mengaku sama sekali tidak tertarik untuk berkomentar.

"Saya sama sekali tidak tertarik menanggapi dia. Rakyat yang akan mengomentari Marzuki Alie, saya tidak perlu," ucap politisi senior Partai Golkar ini santai ketika dihubungi Rakyat Merdeka Online, Selasa (4/10).

Wartawan senior ini memastikan, terus menelusuri segala laporan dari masyarakat terkait mafia angggaran di eksekutif maupun legislatif. Bahkan Bintang sempat menyatakan sudah menemui indikasi keterlibatan 10 anggota DPR dalam praktik mafia anggaran.

Dan apabila memenuhi persyaratan pidana tentu akan mereka sampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi kalau ada indikasi pelanggaran etika DPR, maka Pos akan meneruskannya ke Badan Kehormatan DPR.

"Kita bukan penyidik, semua itu ada di KPK. Tapi kami akan verifikasi dahulu laporan warga, kami dibantu kuran lebih 200 pengacara untuk verifikasi laporan dari sisi hukum, kita juga dibantu pakar anggaran dan ekonomi, serta para pakar politik," terangnya.

Sementara Wakil Ketua DPD, La Ode Ida, tidak mengira kalau respon Ketua DPR Marzuki Alie akan sangat berlebihan terkait pembentukan Pos Pengaduan Praktik Mafia Anggaran (Pos P2MA) yang digagasnya bersama Zainal Bintang.

"Saya heran Ketua DPR Marzuki Alie seperti kebakaran jenggot dalam merespon dibukanya Pos," katanya kepada wartawan di gedung DPD, Jakarta, kemarin.[ald]