Berita

azis/ist

Mengapa Pengusutan Suap Kemenakertrans dan Wisma Atlet Beda?

SENIN, 03 OKTOBER 2011 | 16:42 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Komisi Hukum DPR tidak puas dengan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menuntaskan perkara korupsi.

KPK sangat reaktif dalam menangani dugaan kasus suap kemenakertrans, sementara lambat dalam menangani dugaan kasus wisma atlet.

"Ada apa dengan KPK. Penanganan Kemenakertrans reaktif, tapi kalau wisma atlet lambat," ujar Anggota Komisi III DPR, Azis Syamsuddin, dalam rapat konsultasi antara Pimpinan DPR, dengan KPK, Kepolisian dan Kejaksaan di ruang pimpinan DPR, Senayan, Jakarta (Senin, 3/10).


KPK, kata Azis, harus menjelaskan hal itu. Agar publik tidak menduga jika KPK memang tidak tebang pilih dan tidak membeda-bedakan kasus.

"Kami tidak mau mengajarkan Buaya berenang. kami yakin KPK, kita semua paham soal hukum. Namun yang harus digaris bawahi bahwa sepanjang penananganan ini sesuai payung hukum yang ada maka kami akan hormati," kata Azis.

Seperti kita tahu, sebulan setelah dugaan kasus suap di Kemenakertrans mencuat, KPK memeriksa empat pimpinan Banggar DPR. Mereka adalah Melcias Markus Mekeng (Ketua), Olly Dondokambey, Tamsil Linrung dan Mirwan Amir (Wakil Ketua). Sementara dalam kasus wisma atlet, KPK baru memeriksa Angelina Sondakh (Anggota Banggar) lima bulan setelah kasusnya ditangani KPK. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya