Berita

mustafa abubakar/ist

Menteri Mustafa Tak Layak Diganti

SABTU, 01 OKTOBER 2011 | 10:25 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Menteri Negara BUMN, Mustafa Abubakar, masuk dalam daftar banyak menteri yang harus diganti. Persoalan yang disorot terutama berkaitan dengan kesehatannya. Namun mitra kerja sang menteri di Senayan menaruh harapan agar Mustafa tetap berada di kabinet.

"Selama saya bertugas di Komisi VI, saya menilai kinerja Mustafa Abubakar termasuk yang terbaik di mitra kerja Komisi VI. Komunikasi dengan Komisi VI terjalin baik, dia menerima dengan baik masukan, saran dan kritikan dari anggota Komisi VI walau kritikan pedas sekalipun," kata anggota Komisi VI dari Fraksi PKS, Mahfudz Abdurrahman, Sabtu (1/10)

Contoh kerja baik dari Mustafa, disebutnya, terlihat dalam kasus perselisihan Asosiasi Pilot Garuda (APG) dengan Direksi Garuda yang beberapa waktu lalu bisa dia selesaikan dengan baik, sehingga Pilot Garuda tidak jadi mogok dan Garuda tetap beroperasi.


Mahfudz juga menganggap, anggapan bahwa Mustafa sudah gagal di Kementerian BUMN, seperti yang banyak diungkapkan berbagai pihak, amat tidak berdasar.

"Persoalan BUMN kita sudah sejak dulu ada, karena memang dari dulu sudah banyak yang bermasalah. Mustafa hanya melanjutkan estafet di Kementerian BUMN. Tapi kan sekarang kondisi BUMN sudah jauh lebih baik, walau masih ada beberapa yang masih bermasalah, kita lihat setoran deviden BUMN dan setoran pajak BUMN ke penerimaan negara meningkat," ucapnya.

"Kalau dikaitkan dengan persoalan kesehatan, kita semua tidak boleh berspekulasi. Jangan karena persoalan kesehatan, kita bilang Mustafa kinerjanya tidak baik, itu tidak fair alias tidak nyambung"," tuturnya.

Lagi pula, Mahfudz mengakhiri, sebaiknya biarkan Mustafa menyelesaikan satu pekerjaan besar lagi, yaitu menuntaskan pengalihan kepemilikan 100 persen Indonesia di PT Inalum di Sumatera Utara.

"Kami di Komisi VI pokoknya meminta Pak Mustafa Abubakar bisa segera bertugas kalau sudah sehat benar supaya urusan Inalum tuntas karena kerjasama dengan Pengusaha Jepang akan berakhir tahun 2013, sudah tidak lama lagi," tutup Mahfudz Abdurrahman.[ald]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pergantian Kapolri untuk Antisipasi Putusan MK soal Gibran

Kamis, 01 Oktober 2026 | 18:19

UPDATE

Pengusaha Tembakau Dicecar KPK soal Dugaan Gratifikasi Oknum Bea Cukai

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:41

Resmi Dilantik, 13 Pengurus DPD Peradi Profesional Siap Kawal Keadilan di Sulsel

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:13

Sekolah Tahfidz Al-Qur’an Puan Maharani Mulai Dibangun di Malang

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:10

Perbup Bogor soal Site Plan jadi Sorotan Usai Kasus HGB Summarecon Bergulir

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:49

BEI Tagih Penjelasan Emiten Haji Isam soal Gadai Saham ke Bank Mandiri

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:24

Rocky Gerung Dicurigai Sengaja Dipasang untuk Serang Gibran dari Dalam Kekuasaan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:42

Kasus TPPU Rita Widyasari Menyeret Bos Dealer VW-Audi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:28

Penyederhanaan BUMN: Pengaturan Outsourcing Lewat Anak Perusahaan Jadi Sorotan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:18

PDIP soal Ijazah Gibran: Anak dan Bapak Masalahnya Sama Saja

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:57

Pegawai Bea Cukai Dedi Congor Mangkir Lagi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:42

Selengkapnya