Berita

ilustrasi

Mengapa Ibu Pertiwi Belum Hamil Tua?

KAMIS, 29 SEPTEMBER 2011 | 18:30 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Belum terlihat adanya sejumlah persyaratan yang dibutuhkan untuk mengganti rezim secepatnya.

Rezim SBY adalah rezim hibrida atau rezim campuran. SBY mengambil para pembantunya dari sejumlah parpol dengan maksudnya agar mereka menjadi pendukung. Namun karena ramai-ramai korupsi, mereka jadi saling tersandera dan saling melindungi.

"Secara politik, rezim sekarang bisa disebut solid. Mereka tidak terpecah-pecah. Korupsi telah menjadi pemersatu mereka. Bahkan juga terjadi kolaborasi antara pengusaha dan penguasa. Bagi mereka, hukum hanya menjadi instrumen. Itulah sebabnya Indonesia kini bisa disebut Republik Korupsi," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Luky Jani, dalam diskusi bertema 'Mengapa Perlu Pergantian Rezim Secepatnya' yang digelar Rumah Perubahan 2.0, Komplek Duta Merlin, Jakarta Pusat, Kamis (29/9).


Ketika PKI akan memberontak pada era Presiden Soekarno, dia melanjutkan, saat itu dikenal adanya istilah Ibu Pertiwi tengah hamil tua. Artinya, persyaratan untuk melakukan revolusi sudah terpenuhi semuanya. Dia mengaku, saat ini belum melihat adanya fenomena ibu pertiwi hamil tua. Jangankan hamil tua, tanda-tanda kehamilan saja tidak ada.

“Memang kini ada keresahan sosial. Tapi itu tidak cukup. Perlu ada identitas, solidaritas, dan tuntutan politik yang sama dari seluruh rakyat untuk melakukan revolusi. Sebetulnya kita bisa merekayasa kehamilan. Misalnya, dengan menggunakan bayi tabung. Intinya, bagaimana caranya fenomena Ibu Pertiwi hamil tua itu muncul. Kalau semua itu tidak ada, pilihannya adalah bersabar dan menunggu Pemilu 2014,” papar Lucky.[ald]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pergantian Kapolri untuk Antisipasi Putusan MK soal Gibran

Kamis, 01 Oktober 2026 | 18:19

UPDATE

Pengusaha Tembakau Dicecar KPK soal Dugaan Gratifikasi Oknum Bea Cukai

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:41

Resmi Dilantik, 13 Pengurus DPD Peradi Profesional Siap Kawal Keadilan di Sulsel

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:13

Sekolah Tahfidz Al-Qur’an Puan Maharani Mulai Dibangun di Malang

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:10

Perbup Bogor soal Site Plan jadi Sorotan Usai Kasus HGB Summarecon Bergulir

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:49

BEI Tagih Penjelasan Emiten Haji Isam soal Gadai Saham ke Bank Mandiri

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:24

Rocky Gerung Dicurigai Sengaja Dipasang untuk Serang Gibran dari Dalam Kekuasaan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:42

Kasus TPPU Rita Widyasari Menyeret Bos Dealer VW-Audi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:28

Penyederhanaan BUMN: Pengaturan Outsourcing Lewat Anak Perusahaan Jadi Sorotan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:18

PDIP soal Ijazah Gibran: Anak dan Bapak Masalahnya Sama Saja

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:57

Pegawai Bea Cukai Dedi Congor Mangkir Lagi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:42

Selengkapnya