Berita

presiden sby/ist

Demokrat: Tentang SBY dan President Taxi, Asumsi Arbi Sanit Tidak Lurus

RABU, 28 SEPTEMBER 2011 | 16:50 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Presiden SBY disamakan dengan President Taxi. Julukan itu diutarakan anggota Majelis Pertimbangan Partai Serikat Rakyat Independen (SRI), Arbi Sanit, untuk mengibaratkan ketidakprofesionalan SBY membentuk kabinet.

Dia yakin, SBY tidak berani memecat menteri-menteri asal partai politik meski sudah sangat membebani pemerintah. Partai Demokrat tentu saja geram dengan pernyataan Arbi Sanit, yang dulu dikenal publik sebagai pengamat politik kawakan itu.

"Pertama saya mau katakan, presiden sudah mengatakan (reshuffle) pasti terjadi sebelum 20 Oktober. Kedua, terkait pernyataan Arbi Sanit, asumsi Arbi perlu diluruskan. Dia tidak berdasarkan data dan informasi yang benar," tegas Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu (28/9).


Menurutnya, urusan reshuffle bukanlah tentang berani atau tidak berani kepada partai politik koalisi. Reshuffle oleh SBY berbasiskan kompetensi.

"Dulu (KIB I), orang bilang menteri paling kuat adalah Yusril Ihza. Nyatanya, dia dipecat juga. Ada yang bilang anak kesayangan JK tidak bisa diganti, tapi nyatanya Hamid Awaluddin diganti," jelasnya.

Anggota DPR ini menegaskan, sederhana sekali untuk mencopot menteri. Bila menteri tidak kompeten, tidak sehat atau tersangkut kasus korupsi atau kasus hukum lain, cukup jadi alasan untuk menggesernya.

Evaluasi tiga bulanan kinerja para menteri oleh UKP4 yang rutin disampaikan ke presiden, pakta integritas menteri, dan banyaknya sumber masukan, kata Ramadhan, dijadikan SBY sebagai dasar pertimbangannya merombak kabinet.

"Pernyataan Pak Arbi antara SBY tidak berani dan President Taxi itu bertolak belakang. Satu sisi dia bilang SBY penakut, tapi di sisi lain dia katakan President Taxi itu berani menurunkan penumpang di tengah jalan. Lagi pula Presiden Taxi itu kan pakai argo, tidak bisa tawar menawar di dalamnya," ucapnya ringan.

"Apapun yang dibicarakan pengamat, akademisi, atau siapapun itu, adalah spekulasi. Semua yang berkembang itu Pak SBY cermati, jadi bahan masukan, silakan saja. Tapi jangan coba dikte presiden, itu senantiasa tidak berhasil," tandasnya.[ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

KPK Periksa Sejumlah Pejabat BPK di Kasus Suap Audit Pemkab Muara Enim

Senin, 14 September 2026 | 14:27

Pembukaan Rekening Massal Bikin Fiskal Pemerintah Makin Tertekan

Senin, 14 September 2026 | 14:26

Menteri Haji Minta Jemaah Bersiap, Biaya Haji Ditargetkan Tuntas Sepekan

Senin, 14 September 2026 | 14:16

Pembunuh Wanita Muda di Kamar Hotel di Tanah Abang Dibekuk

Senin, 14 September 2026 | 14:12

Megaproyek Northern Metropolis Ambisi Hong Kong Cetak Pusat Ekonomi Baru

Senin, 14 September 2026 | 14:09

Dolar AS Jadi Aset Paling Aman Setahun ke Depan

Senin, 14 September 2026 | 14:01

Mantan Aspri Ridwan Kamil Dipanggil KPK

Senin, 14 September 2026 | 14:01

Mobil Listrik China Mulai Jadi Favorit, JAECOO dan BYD Adu Penjualan

Senin, 14 September 2026 | 13:56

Kemenhaj Kawal Keberangkatan 282 Jemaah Umrah PT AAT Mulai 15 September

Senin, 14 September 2026 | 13:48

Kenaikan Harga Cabai Tak Picu Inflasi di Jakarta

Senin, 14 September 2026 | 13:48

Selengkapnya