Berita

presiden sby/ist

Demokrat: Tentang SBY dan President Taxi, Asumsi Arbi Sanit Tidak Lurus

RABU, 28 SEPTEMBER 2011 | 16:50 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Presiden SBY disamakan dengan President Taxi. Julukan itu diutarakan anggota Majelis Pertimbangan Partai Serikat Rakyat Independen (SRI), Arbi Sanit, untuk mengibaratkan ketidakprofesionalan SBY membentuk kabinet.

Dia yakin, SBY tidak berani memecat menteri-menteri asal partai politik meski sudah sangat membebani pemerintah. Partai Demokrat tentu saja geram dengan pernyataan Arbi Sanit, yang dulu dikenal publik sebagai pengamat politik kawakan itu.

"Pertama saya mau katakan, presiden sudah mengatakan (reshuffle) pasti terjadi sebelum 20 Oktober. Kedua, terkait pernyataan Arbi Sanit, asumsi Arbi perlu diluruskan. Dia tidak berdasarkan data dan informasi yang benar," tegas Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu (28/9).


Menurutnya, urusan reshuffle bukanlah tentang berani atau tidak berani kepada partai politik koalisi. Reshuffle oleh SBY berbasiskan kompetensi.

"Dulu (KIB I), orang bilang menteri paling kuat adalah Yusril Ihza. Nyatanya, dia dipecat juga. Ada yang bilang anak kesayangan JK tidak bisa diganti, tapi nyatanya Hamid Awaluddin diganti," jelasnya.

Anggota DPR ini menegaskan, sederhana sekali untuk mencopot menteri. Bila menteri tidak kompeten, tidak sehat atau tersangkut kasus korupsi atau kasus hukum lain, cukup jadi alasan untuk menggesernya.

Evaluasi tiga bulanan kinerja para menteri oleh UKP4 yang rutin disampaikan ke presiden, pakta integritas menteri, dan banyaknya sumber masukan, kata Ramadhan, dijadikan SBY sebagai dasar pertimbangannya merombak kabinet.

"Pernyataan Pak Arbi antara SBY tidak berani dan President Taxi itu bertolak belakang. Satu sisi dia bilang SBY penakut, tapi di sisi lain dia katakan President Taxi itu berani menurunkan penumpang di tengah jalan. Lagi pula Presiden Taxi itu kan pakai argo, tidak bisa tawar menawar di dalamnya," ucapnya ringan.

"Apapun yang dibicarakan pengamat, akademisi, atau siapapun itu, adalah spekulasi. Semua yang berkembang itu Pak SBY cermati, jadi bahan masukan, silakan saja. Tapi jangan coba dikte presiden, itu senantiasa tidak berhasil," tandasnya.[ald]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Tidak Terima Sepeserpun

Minggu, 21 Desember 2025 | 22:09

China-AS Intervensi Konflik Kamboja-Thailand

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:51

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:35

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:12

Kapolri Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:25

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono Selama Setahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:45

Alarm-Alam dan Kekacauan Sistemik

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:39

Musyawarah Kubro Alim Ulama NU Sepakati MLB

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:09

Kepala BRIN Tinjau Korban Bencana di Aceh Tamiang

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:00

Selengkapnya