Berita

presiden sby/ist

Demokrat: Tentang SBY dan President Taxi, Asumsi Arbi Sanit Tidak Lurus

RABU, 28 SEPTEMBER 2011 | 16:50 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Presiden SBY disamakan dengan President Taxi. Julukan itu diutarakan anggota Majelis Pertimbangan Partai Serikat Rakyat Independen (SRI), Arbi Sanit, untuk mengibaratkan ketidakprofesionalan SBY membentuk kabinet.

Dia yakin, SBY tidak berani memecat menteri-menteri asal partai politik meski sudah sangat membebani pemerintah. Partai Demokrat tentu saja geram dengan pernyataan Arbi Sanit, yang dulu dikenal publik sebagai pengamat politik kawakan itu.

"Pertama saya mau katakan, presiden sudah mengatakan (reshuffle) pasti terjadi sebelum 20 Oktober. Kedua, terkait pernyataan Arbi Sanit, asumsi Arbi perlu diluruskan. Dia tidak berdasarkan data dan informasi yang benar," tegas Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu (28/9).


Menurutnya, urusan reshuffle bukanlah tentang berani atau tidak berani kepada partai politik koalisi. Reshuffle oleh SBY berbasiskan kompetensi.

"Dulu (KIB I), orang bilang menteri paling kuat adalah Yusril Ihza. Nyatanya, dia dipecat juga. Ada yang bilang anak kesayangan JK tidak bisa diganti, tapi nyatanya Hamid Awaluddin diganti," jelasnya.

Anggota DPR ini menegaskan, sederhana sekali untuk mencopot menteri. Bila menteri tidak kompeten, tidak sehat atau tersangkut kasus korupsi atau kasus hukum lain, cukup jadi alasan untuk menggesernya.

Evaluasi tiga bulanan kinerja para menteri oleh UKP4 yang rutin disampaikan ke presiden, pakta integritas menteri, dan banyaknya sumber masukan, kata Ramadhan, dijadikan SBY sebagai dasar pertimbangannya merombak kabinet.

"Pernyataan Pak Arbi antara SBY tidak berani dan President Taxi itu bertolak belakang. Satu sisi dia bilang SBY penakut, tapi di sisi lain dia katakan President Taxi itu berani menurunkan penumpang di tengah jalan. Lagi pula Presiden Taxi itu kan pakai argo, tidak bisa tawar menawar di dalamnya," ucapnya ringan.

"Apapun yang dibicarakan pengamat, akademisi, atau siapapun itu, adalah spekulasi. Semua yang berkembang itu Pak SBY cermati, jadi bahan masukan, silakan saja. Tapi jangan coba dikte presiden, itu senantiasa tidak berhasil," tandasnya.[ald]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pergantian Kapolri untuk Antisipasi Putusan MK soal Gibran

Kamis, 01 Oktober 2026 | 18:19

UPDATE

Pengusaha Tembakau Dicecar KPK soal Dugaan Gratifikasi Oknum Bea Cukai

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:41

Resmi Dilantik, 13 Pengurus DPD Peradi Profesional Siap Kawal Keadilan di Sulsel

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:13

Sekolah Tahfidz Al-Qur’an Puan Maharani Mulai Dibangun di Malang

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:10

Perbup Bogor soal Site Plan jadi Sorotan Usai Kasus HGB Summarecon Bergulir

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:49

BEI Tagih Penjelasan Emiten Haji Isam soal Gadai Saham ke Bank Mandiri

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:24

Rocky Gerung Dicurigai Sengaja Dipasang untuk Serang Gibran dari Dalam Kekuasaan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:42

Kasus TPPU Rita Widyasari Menyeret Bos Dealer VW-Audi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:28

Penyederhanaan BUMN: Pengaturan Outsourcing Lewat Anak Perusahaan Jadi Sorotan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:18

PDIP soal Ijazah Gibran: Anak dan Bapak Masalahnya Sama Saja

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:57

Pegawai Bea Cukai Dedi Congor Mangkir Lagi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:42

Selengkapnya