Berita

ilustrasi

RESHUFFLE KIB II

SBY Disamakan dengan President Taxi dan Tak Akan Berani Mencopot Menteri

RABU, 28 SEPTEMBER 2011 | 13:34 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Alasan untuk melakukan reshuffle kabinet sangat kuat dari dua sisi, yakni kepercayaan publik dan kegagalan kabinet. Masalahnya adalah bagaimana reshuffle itu dilakukan agar fungsi kabinet nyata terpenuhi.

Anggota Majelis Pertimbangan Partai Serikat Rakyat Independen (SRI), Arbi Sanit, menyatakan, kepercayaan publik pada pemerintah dirusak oleh partai politik. Arbi menunjuk kenyataan para menteri yang tersangkut kasus korupsi berasal dari partai politik. Kedua, penilaian publik melalui poling menunjukkan kepercayaan pada partai sudah sangat rendah.

"Kesimpulannya, mesti dihindarkan orang partai dalam kabinet. Kalau ada implikasi pada koalisi, itu adalah resiko yang harus diambil presiden. Tantangan itu akan membuktikan presiden punya akal mengatasi masalah," kata pria yang pernah dikenal publik sebagai pakar politik ini kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu (28/9).


Menurutnya, SBY harus belajar dari keberanian mantan Presiden, Abdurrahman Wahid, saat mengambil resiko besar merombak kabinet.

"Pada zaman dia (almarhum Gus Dur) sistem masih sangat rapuh. Gus Dur cuma ditopang sistem semi-presidensial. Gus Dur saja yang lemah kedudukannya berani (reshuffle) walau masih semi-presidensial," tambah akademisi UI ini.

Arbi Sanit melanjutkan, Presiden SBY harus berani menegaskan kepada menteri-menterinya bahwa tingkah laku mereka sudah menjatuhkan wibawa pemerintah. Presiden tidak dihargai dan dihormati lagi oleh masyarakat karena menterinya tidak becus.

"Lihat saja menteri perdagangan dan industri ribut soal ekspor rotan. Lihat saja soal saham Newmont, apa kerja Menko Perekonomian. Itulah para menteri dan menko itu yang tidak becus. Masih ingat kan, 50 persen perintah Presiden tidak dilakukan menteri. Menteri-menteri itu cuma mereka bersembunyi di punggung presiden. Itulah ciri politisi Indonesia yang pengecut," urainya.
 
Tapi, Arbi ingatkan, sebelum Presiden memecat menteri-menterinya terutama yang berasal dari parpol, dia mesti memastikan kekuatan parpol tidak lagi menciptakan instabilitas. Sekarang bola sepenuhnya berada di tangan Presiden untuk menyelamatkan pemerintahan yang tersisa tiga tahun.

Namun, ketika ditanya prediksinya berapa besar kemungkinan SBY berani melakukan hal tersebut, Arbi Sanit sudah terlanjur pesimis. 

"Anda sudah menebak maksud saya, ini (SBY) kan presiden taksi bukan Presiden RI. Kalau presiden taksi itu bisa tawar menawar, bahkan penumpang saja bisa diturunin tengah jalan. Saya yakin tidak akan terjadi zaken kabinet (kabinet profesional)," ucapnya.[ald]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Perbankan Nasional Didorong Lebih Sehat dan Tangguh di 2026

Senin, 22 Desember 2025 | 08:06

Paus Leo XIV Panggil Kardinal di Seluruh Dunia ke Vatikan

Senin, 22 Desember 2025 | 08:00

Implementasi KHL dalam Perspektif Konstitusi: Sinergi Pekerja, Pengusaha, dan Negara

Senin, 22 Desember 2025 | 07:45

FLPP Pecah Rekor, Ribuan MBR Miliki Rumah

Senin, 22 Desember 2025 | 07:24

Jaksa Yadyn Soal Tarik Jaksa dari KPK: Fitnah!

Senin, 22 Desember 2025 | 07:15

Sanad Tarekat PUI

Senin, 22 Desember 2025 | 07:10

Kemenkop–DJP Bangun Ekosistem Data untuk Percepatan Digitalisasi Koperasi

Senin, 22 Desember 2025 | 07:00

FDII 2025 Angkat Kisah Rempah Kenang Kejayaan Nusantara

Senin, 22 Desember 2025 | 06:56

Polemik Homebase Dosen di Indonesia

Senin, 22 Desember 2025 | 06:30

KKP Bidik 35 Titik Pesisir Indonesia Buat KNMP Tahap Dua

Senin, 22 Desember 2025 | 05:59

Selengkapnya