Berita

ist

Greenpeace: Ada atau Tidak Ada Kami Tidaklah Penting

SELASA, 27 SEPTEMBER 2011 | 21:05 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Greenpeace tidak mau memusingkan diri dengan kecaman yang disampaikan banyak kalangan agar mereka angkat kaki dari Indonesia. Yang terpenting, bagi LSM asing yang berkantor pusat di Belanda itu, adalah adanya jaminan terhadap penyelamatan lingkungan sebagaimana yang mereka kampanyekan selama ini.

"Yang terpenting itu bukan soal ada atau tidak ada Greanpeace, tapi negara dan aparat penegak hukum menjamin bahwa tidak ada pengrusakan terhadap lingkungan," kata Jurukampanye Media Greenpeace Asia Tenggara, Hikmat Soeriatanuwijaya, kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Selasa, 27/9).

Selain itu, lanjut Hikmat, yang terpenting juga adalah terciptanya industri yang ramah lingkungan. Para pengusaha tidak lagi memandang sebelah mata terhadap lingkungan dibalik setiap usaha yang mereka buat.


Sebelumnya, anggota DPR dari lintas fraksi, ekonom dan tokoh masyarakat mengecam keberadaan Greenpeace. Keberadaan dan kampanye mereka soal lingkungan hidup, terutama hutan, dinilai merugikan kepentingan nasional. Mendagri Gamawan Fauzi dan Menkumham Patrialis Akbar bahkan telah menegaskan niatnya untuk membekukan Greenpeace di Indonesia karena menerima dana dari pihak asing.

Hikmat tak tahu siapa sebenarnya, dan pihak mana yang menghembuskan wacana pembekuan Greenpeace di Indonesia. Namun disadari benar oleh Hikmat, jika hal tersebut sebagai serangan balik terhadap Greenpeace yang selama 40 tahun mengkampanyekan penyelamatan lingkungan.

"Kita sadar kampanye kita soal penyelamatan lingkungan, soal hutan, sangat beresiko. Pasti ada kepentingan politik dan ekonomi tertentu yang merasa terancam dengan kampanye kita," katanya.

Upaya kampanye hitam terhadap Greenpeace, kata Hikmat, tak lain adalah sebagai upaya untuk membungkam kampanye-kampanye yang dilakukan Greenpeace. "Ini bentuk pemberangusan. Ini ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan demokrasi," katanya.

Hikmat membantah bahwa LSM-nya tertutup dan tidak akuntabel dalam mengelola keuangan, termasuk soal sumber dana yang digunakan Greenpeace Indonesia yang banyak dipertanyakan dan digunakan sebagai pertimbangan untuk pembekuan Greenpeace.

Untuk urusan akuntabilitas dan transparansi dana, katanya, itu menjadi urusan nomor satu bagi Greenpeace.

"Lagian, kalau kita tidak akuntable dan transparan, pasti para pendonor akan meninggalkan kita. Tiap tahun kita kirimkan laporan penggunaan dana yang diberikan para pendonor kepada para pendonor," kata Hikmat sambil menegaskan jika Greenpeace Indonesia disokong oleh 30 ribu pendonor. [dem]


Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Menhub Perketat Izin Berlayar di Labuan Bajo demi Keamanan Wisata Nataru

Kamis, 01 Januari 2026 | 08:15

Nasib Kenaikan Gaji PNS 2026 Ditentukan Hasil Evaluasi Ekonomi Kuartal I

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:58

Cahaya Solidaritas di Langit Sydney: Menyongsong 2026 dalam Dekapan Duka dan Harapan

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:40

Refleksi Pasar Ekuitas Eropa 2025: Tahun Kebangkitan Menuju Rekor

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:13

Bursa Taiwan Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah Berkat Lonjakan AI

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:02

3.846 Petugas Bersihkan Sampah Tahun Baru

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:58

Mustahil KPK Berani Sentuh Jokowi dan Keluarganya

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:22

Rakyat Sulit Maafkan Kebohongan Jokowi selama 10 Tahun

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:03

Pilkada Lewat DPRD Abaikan Nyawa Demokrasi

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:45

Korupsi Era Jokowi Berlangsung Terang Benderang

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:21

Selengkapnya