Berita

romo benny/ist

BOM SOLO

Romo Benny: Pemerintah Jangan Beretorika Lagi!

SELASA, 27 SEPTEMBER 2011 | 00:25 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Aksi bom bunuh diri di Solo diharapkan menjadi aksi teror terakhir kali yang terjadi di Indonesia. Negara harus memberikan jaminan kepada semua penganut agama dalam menjalankan keyakinanya.

"Kami berharap saatnya pemerintah tidak beretorika lagi. Namun harus dengan tegas memberikan jaminan kepada siapapun yang ada di Indonesia. Konstitusi sudah mengamanatkan bahwa kewajiban dari negara untuk menjamin rasa aman," ujar Sekretaris Eksekutif Komisi HAK Konferensi Wali Gereja Indonsia (KWI), Romo Benny Susetyo, saat menyampaikan pernyataan pers Inter Religious Council (IRC) Indonesia, di Kantor Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC), di Jakarta, Senin siang (26/9).

"Berulang-ulang jaminan itu belum terbukti secara efektif," sambungnya.


Pemerintah katanya, selalu terlambat dalam mengestimasi sebuah peristiwa teror. Pemerintah harus mulai belajar bahwa untuk mengatasi aksi teror, itu tidak melulu dengan menekankan pendekatan-pendekatan keamanan saja. Tetapi, perlu juga upaya-upaya yang mendorong semua warga negara Indonesia untuk mencintai bangsanya.

"Pertama, butuh pendekatan-pendekatan kultur dan budaya sehingga gerakan-gerakan radikalisme bisa dipersempit ruang gerakkannya. Kedua harus mengevaluasi kembali model-model pendekatan yang selama ini ada, apakah efektif atau tidak. Ketiga, perlu dievaluasi tentang kinerja dari aparat kepolisian dan inteligen dalam mengatasi aksi-aksi teroris karena terus saja berlangsung. Perlu ada keterbukaan untuk mencari akar-akar persoalan yang mendalam," katanya.

Diingatkan Romo Benny, peningkatan kewaspadaan dan sikap proaktif dari pemerintah belum cukup untuk melahirkan keamanan beribadah. Pemerintah, katanya, perlu juga mengatasinya dengan pendekatan-pendekatan sosial ekonomi. "Kita yakin kalau Pemerintah berupaya dengan mengajak tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat juga tokoh-tokoh pemuda, maka ruang sempit dari gerakan-gerakan ini bisa lebih dipersempit lagi," ungkapnya.

"Dan Pemerintah harus juga melakukan pendekatan-pendekatan kesejahteraan bagi mereka," demikian Romo Benny. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya