RMOL. Kampanye lingkungan LSM asing Greenpeace di Indonesia, yang salah satunya mengenai penggunaan batubara untuk pembangkit listrik, dinilai sangat merugikan Indonesia.
Direktur Umum Perusahaan Listrik Negara (PLN) Dahlan Iskan mengecam kampanye Greenpeace yang menghambat penggunaan batu bara dalam proyek PLN.
"Nggak masalah mereka menolak. Nanti kalau ditolak kita mau pakai apa, listrik tenaga kompor," sindir Dahlan usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta (Senin, 26/9).
Soal listrik Dahlan punya hitungan. Untuk mengatasi defisit listrik di Indonesia, katanya, PLN akan terus membangun proyek pembangkit listrik, salah satunya dengan mengoptimalkan pembangkit listrik tenaga batubara (PLTB).
"Jadi kita lakoni saja sumber daya alam yang kita punya untuk mengatasi defisit listrik, ya salah satu dengan penggunaan batubara," tegasnya.
Beberapa waktu lalu Greenpeace mendesak pemerintah Indonesia untuk menghentikan perluasan dan pembangunan pembangkit listrik bertenaga batubara. Menurut LSM yang berkantor pusat di Belanda itu, batubara adalah sumberdaya energi yang paling kotor dan sumber emisi karbondioksida (CO2) yang paling banyak berkontribusi terhadap perubahan iklim. Desakan itu disampaikan bersamaan dengan peluncuran laporan bertajuk Batubara Mematikan: Biaya Tinggi untuk Batubara Murah, Bagaimana Rakyat Indonesia Membayar Mahal untuk Bahan Bakar Terkotor di Dunia.
Dahlan yang lama melakoni dunia jurnalistik setuju dan mendukung apabila pemerintah membubarkan Greenpeace Indonesia. "Nggak masalah dibubarkan. Ada atau tidaknya Greenpeace tidak berpengaruh dengan Indonesia," sebutnya.
Sebelumnya, Dahlan juga pernah mengkritik kampanye penghentian penggunaan batubara di Indonesia yang diserukan Greenpeace. Menurutnya, LSM asing Greenpeace jangan hanya berani dengan pemerintah Indonesia soal penghentian batubara. Sepatutnya, Greenpeace juga meminta seluruh dunia secara serentak menghentikan pembangunan PLTU.
Jika memang PLTU ini dinilai merusak lingkungan karena menggunakan bahan bakar batubara, maka pemusnahan PLTU harus dimulai dari negara-negara maju dengan pendapatan perkapita di atas 20 ribu dolar AS. Lalu 5 tahun kemudian negara-negara yang pendapatan perkapita di atas 15 ribu dolar AS. Lima tahun kemudian di atas 10 ribu dolar AS. Lima tahun kemudian di atas 5 ribu dolar AS. Dan terakhir, katanya, baru yang di bawah 5 ribu dolar AS.
[dem]
