Kenapa Pemerintah Selalu Menengarai Kelompok Garis Keras?

RMOL. Aksi bom bunuh diri kembali terjadi. Hari ini pukul 10.50, WIB seorang laki-laki melakukan aksi bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Semesta (GBIS), Solo, Jawa Tengah.

Salah satu cara untuk mencegah hal itu kembali terjadi, perlu adanya gerakan deradikalisasi paham keagamaan.

Hal itu dikatakan Kepala Badan Intelijen Negara, Sutanto, usai konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Djoko Suyanto, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, siang tadi.

Berikut wawancara wartawan dengan mantan Kapolri tersebut.

Bagaimana mencegah aksi bom bunuh diri agar tidak kembali terjadi?

Tentu keterlibatan semua (pihak). Ini masalah-masalah, tentu aparat keamanan ini kan di pinggirnya saja. Justru hulunya lebih penting yaitu deradikalisasi perlu pemahaman yang benar. Diperlukan keterlibatan semua komponen masyarakat termasuk alim ulama, termasuk bidang-bidang lain, seperti kesejahteraan

Sebelumnya, aksi bom bunuh diri juga terjadi di masjid di kompleks Mapolres Cirebon. Apakah ini bisa dikatakan polanya sama?

Ya sekarang kan banyak yang meniru dari internet juga bisa dikembangkan oleh mereka masing-masing. Sekarang dengan mudahnya.

Kenapa pemerintah selalu menghubungkan dengan deradikalisasi, bukan pada tindakan. Apakah ada kaitan dengan internal pemerintahan kita?

Indonesia kan bukan hanya masalah ajaran agama, tapi global. Semuanya harus sama kita menyikapi masalah. Ini perlu pemahaman ajaran agama yang benar kembali kesana. Karena itulah para ulama duduk bersama, memberikan pemahaman pada masyarakatnya.

Pemerintah tidak mau dibilang kecolongan, apakah BIN sudah mengindikasi?

Kan masih ada kelompok-kelompok seperti itu dan mereka juga melakukan niatnya, rencana-rencana. Kita ada info ke aparat-aparat terkait yang punya kewenangannya. Kami kan memberikan info saja. Teman-teman kita kan tidak bisa bertindak.

Apakah karena tidak ada UU Intelejen?

Mereka kan kelompok teror tidak melihat Undang-undang. [zul]