APBN Indonesia Ternyata Tidak Pancasilais

RMOL. Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama ini disusun tanpa memperhatikan kepentingan kesejahteraan rakyat. Sejauh ini, APBN disusun hanya untuk memenuhi kebutuhan rutin seperti belanja pegawai.

Demikian penilaian Wakil Ketua MPR RI, Hajriyanto Y. Thohari, saat membuka Wayang Sosialisasi 4 Pilar Berbangsa dan Bernegara, di Solo, Jumat Malam (23/9). Hadir dalam wayangan tersebut Bupati Karanganyar Dr. Rina Iriani, Gunawan Wirosaoyo, dan tokoh lokal lainnya.              
                     
Lebih lanjut, Hajriyanto menjelaskan bahwa sekitar 60 persen APBN untuk belanja rutin seperti pegawai, dinas pejabat, dan lainnya, serta bayar utang dan bunga sekitar 20 persen, sisanya untuk belanja pembangunan.    

"Jadi porsi pembangunan sangat kecil, hanya 20 persen. Idealnya 30-35 persen. Karena itu, sulit melakukan pembangunan dan mensejahterakan rakyat," ujarnya.                                  

Dalam pandangan ketua DPP Golkar itu, anggaran pembangunan itu jelas tidak mampu memenuhi keinginan rakyat. Belum lagi, tambahnya, sudah kecil dikorupsi lagi. Melihat postur APBN yang demikian itu, jelas tidak sesuai dan pro rakyat.

"Artinya, APBN kita itu juga tidak Pancasilais karena disusun tidak sesuai dengan amanat Pancasila, salah satu pilar bangsa," ungkapnya.     

Meski demikian, dirinya tetap optimis bahwa ke depan porsi untuk anggaran pembangunan akan terus ditingkatkan.[ald]