Berita

presiden sby/ist

Inilah Sebab SBY Lengket dengan Mari Elka Pangestu

RABU, 21 SEPTEMBER 2011 | 16:41 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Harus diakui, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono selama dua periode ini tidak kuat secara politik. Makanya, dia mengakomodasi berbagai kelompok masyarakat dalam kabinetnya.

"Semua tahu pemerintahan SBY pada dasarnya secara politik lemah. Sehingga dia harus membangun koalisi. Lalu faksi-faksi dipertimbangkan masuk ke dalam kabinet. Ada parpol, dari golongan tertentu, dari perempuan. Jadi variabelnya cukup banyak," kata pengamat ekonomi Revrisond Baswir kepada Rakyat Merdeka Online petang ini.

Tak hanya itu, Presiden juga mempertimbangkan aliran ideologi ekonomi. Dalam hal inilah, Presiden SBY mengakomodasi Mari Elka Pangestu, yang dikenal sebagai sosok neoliberal, masuk dalam pemerintahannya selama dua periode.


"Presiden sendiri sejak semula tidak mau tegas (sebagai) anti neolib. Sejak semula dia maunya menempuh jalan tengah. Jadi sejak dari semula sudah kompromi," kata dosen Universitas Gajah Mada ini.

Karena SBY kompromi dan mengaku akan mengambil jalan tengah itulah, Sony, demikian ia akrab disapa, pesimis Mari Elka Pengastu akan dicopot sebagai menteri perdagangan, meski kebijakannya yang membuka lebar keran impor merugikan rakyat kebanyakan.

"Lebih kurang begitulah (Mari tidak akan dicopot). Makanya sudah terbaca dari awal, (pencopotan menteri) hanya (menggunakan alasan) reaksioner," katanya.

Tapi, meski SBY berjanji akan mengambil jalan tengah, Sony tidak melihat kebijakan SBY yang pro rakyat. Kebijakannya lebih didominasi pro asing. "Kan saya sudah bilang sebelum-sebelumnya, jalan tengah, ya jalan setengah-setengah," katanya sembari tertawa kecil.

Alasan reaksioner, seperti yang dijelaskan Sony sebelumnya adalah dugaan keterkaitan menteri dengan kasus korupsi atau diduga terlibat dalam praktik selingkuhan.

Padahal, menurutnya, SBY harus memecat menteri yang memiliki kebijakan ekonomi melenceng dari amanat konstitusi dan merugikan rakyat banyak. Ini alasan yang lebih mendasar untuk digunakan SBY dalam menilai apakah menteri layak dipecat atau tidak daripada alasan reaksioner di atas. Menteri Perdagangan Mari Elka Pangesti jelas kebijakannya yang mengimpor berbagai komoditas membuat petani, nelayan, dan sebagainya merugi. [zul]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Perbankan Nasional Didorong Lebih Sehat dan Tangguh di 2026

Senin, 22 Desember 2025 | 08:06

Paus Leo XIV Panggil Kardinal di Seluruh Dunia ke Vatikan

Senin, 22 Desember 2025 | 08:00

Implementasi KHL dalam Perspektif Konstitusi: Sinergi Pekerja, Pengusaha, dan Negara

Senin, 22 Desember 2025 | 07:45

FLPP Pecah Rekor, Ribuan MBR Miliki Rumah

Senin, 22 Desember 2025 | 07:24

Jaksa Yadyn Soal Tarik Jaksa dari KPK: Fitnah!

Senin, 22 Desember 2025 | 07:15

Sanad Tarekat PUI

Senin, 22 Desember 2025 | 07:10

Kemenkop–DJP Bangun Ekosistem Data untuk Percepatan Digitalisasi Koperasi

Senin, 22 Desember 2025 | 07:00

FDII 2025 Angkat Kisah Rempah Kenang Kejayaan Nusantara

Senin, 22 Desember 2025 | 06:56

Polemik Homebase Dosen di Indonesia

Senin, 22 Desember 2025 | 06:30

KKP Bidik 35 Titik Pesisir Indonesia Buat KNMP Tahap Dua

Senin, 22 Desember 2025 | 05:59

Selengkapnya