Berita

tb hasanuddin/ist

RESHUFFLE KIB II

TB Hasanuddin: Kepala BIN Sutanto Layak Dicopot!

SABTU, 17 SEPTEMBER 2011 | 16:33 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Rencana Presiden Yudhoyono mengganti beberapa pembantunya di kabinet ternyata mendapat sambutan hangat juga dari DPR. Tidak ada alasan lagi bagi SBY mempertahankan mereka yang bernilai merah alias tidak becus kerja.

"Termasuk Kepala Badan Intelijen Negara yang kinerjanya sangat merosot selama ini," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin, kepada Rakyat Merdeka Online, Sabtu (17/9).

Menurut TB, dalam kurun dua tahun terakhir BIN di bawah kepemimpinan mantan Kapolri, Sutanto, hampir semua konflik sosial di Tanah Air tidak dapat terdeteksi sejak dini.


"Semua operasi penggalangan terhadap separatis juga gatot alias gagal total, separatis di Papua dan Maluku malah semakin berkibar. Semua operasi intelejennya mandul padahal menghabiskan biaya setengah triliun per tahun dari APBN," tutur  punawirawan Mayjen TNI ini.

Saat Komisi I memanggil Kepala BIN untuk Rapat Dengar Pendapat Umum beberapa hari lalu, TB mengakui performa Sutanto sangat mengecewakan. "Kita perdalam pertanyaan kasus kerusuhan Ambon bagaimana, kami tidak dapat jawaban. Dan sudah dua tahum kami tak dapat informasi yang aktual dan faktual dari kepala BIN," sesalnya.

Mantan Sekretaris Militer Presiden ini mengakui, Komisi I mengalami kesulitan kalau harus terus bekerjasama dengan Kepala BIN yang tidak mumpuni. Apalagi Komisi I bukanlah aparat intelijen yang bekerja di lapangan, sehingga ketidakbecusan Kepala BIN menambah beban kerja. Mereka pun tidak dapat membuat saran tepat kepada pemerintah dalam upaya meredam konflik sosial di daerah rawan seperti di Papua atau Maluku dan pada kasus-kasus lain yang memang harusnya memerlukan deteksi dini untuk pencegahan.

"Kepala BIN harus dijabat oleh orang yang benar-benar profesional, bukan  hanya karena jadi tim sukses semata. Jadi Ka BIN juga selayaknya dipertimbangkan untuk diganti," tandasnya.[ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Selain Anak Buah Nusron, KPK Benarkan Tangkap Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 00:25

Laut Bukan Tempat untuk Mati

Selasa, 15 September 2026 | 00:01

APKARINDO Perjuangkan Ksejahteraan Petani hingga Kejayaan Karet Rakyat

Senin, 14 September 2026 | 23:42

Anak Buah Nusron Kena OTT KPK Terkait Pengurusan HGB Summarecon

Senin, 14 September 2026 | 23:22

DPR Soroti Usia Kapal dan Kepatuhan Aturan Impor dalam Tragedi Virgo Transport 8

Senin, 14 September 2026 | 23:02

Pemerintah Bahu Membahu Cegah Karhutla Masuk Zona Inti IKN

Senin, 14 September 2026 | 23:01

Pemilik Laundry Sukses Kembangkan Usaha dari Mekaar jadi BRILink Agen

Senin, 14 September 2026 | 22:38

OTT KPK Makin Mengerucut, Fahd A Rafiq hingga Bos Summarecon Dikabarkan Terjaring

Senin, 14 September 2026 | 22:37

Ketua KPK Benarkan OTT Pejabat ATR/BPN, Daftar Nama Belum Diungkap

Senin, 14 September 2026 | 21:59

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

Selengkapnya