Berita

tb hasanuddin/ist

RESHUFFLE KIB II

TB Hasanuddin: Kepala BIN Sutanto Layak Dicopot!

SABTU, 17 SEPTEMBER 2011 | 16:33 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Rencana Presiden Yudhoyono mengganti beberapa pembantunya di kabinet ternyata mendapat sambutan hangat juga dari DPR. Tidak ada alasan lagi bagi SBY mempertahankan mereka yang bernilai merah alias tidak becus kerja.

"Termasuk Kepala Badan Intelijen Negara yang kinerjanya sangat merosot selama ini," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin, kepada Rakyat Merdeka Online, Sabtu (17/9).

Menurut TB, dalam kurun dua tahun terakhir BIN di bawah kepemimpinan mantan Kapolri, Sutanto, hampir semua konflik sosial di Tanah Air tidak dapat terdeteksi sejak dini.


"Semua operasi penggalangan terhadap separatis juga gatot alias gagal total, separatis di Papua dan Maluku malah semakin berkibar. Semua operasi intelejennya mandul padahal menghabiskan biaya setengah triliun per tahun dari APBN," tutur  punawirawan Mayjen TNI ini.

Saat Komisi I memanggil Kepala BIN untuk Rapat Dengar Pendapat Umum beberapa hari lalu, TB mengakui performa Sutanto sangat mengecewakan. "Kita perdalam pertanyaan kasus kerusuhan Ambon bagaimana, kami tidak dapat jawaban. Dan sudah dua tahum kami tak dapat informasi yang aktual dan faktual dari kepala BIN," sesalnya.

Mantan Sekretaris Militer Presiden ini mengakui, Komisi I mengalami kesulitan kalau harus terus bekerjasama dengan Kepala BIN yang tidak mumpuni. Apalagi Komisi I bukanlah aparat intelijen yang bekerja di lapangan, sehingga ketidakbecusan Kepala BIN menambah beban kerja. Mereka pun tidak dapat membuat saran tepat kepada pemerintah dalam upaya meredam konflik sosial di daerah rawan seperti di Papua atau Maluku dan pada kasus-kasus lain yang memang harusnya memerlukan deteksi dini untuk pencegahan.

"Kepala BIN harus dijabat oleh orang yang benar-benar profesional, bukan  hanya karena jadi tim sukses semata. Jadi Ka BIN juga selayaknya dipertimbangkan untuk diganti," tandasnya.[ald]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pergantian Kapolri untuk Antisipasi Putusan MK soal Gibran

Kamis, 01 Oktober 2026 | 18:19

UPDATE

Pengusaha Tembakau Dicecar KPK soal Dugaan Gratifikasi Oknum Bea Cukai

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:41

Resmi Dilantik, 13 Pengurus DPD Peradi Profesional Siap Kawal Keadilan di Sulsel

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:13

Sekolah Tahfidz Al-Qur’an Puan Maharani Mulai Dibangun di Malang

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:10

Perbup Bogor soal Site Plan jadi Sorotan Usai Kasus HGB Summarecon Bergulir

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:49

BEI Tagih Penjelasan Emiten Haji Isam soal Gadai Saham ke Bank Mandiri

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:24

Rocky Gerung Dicurigai Sengaja Dipasang untuk Serang Gibran dari Dalam Kekuasaan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:42

Kasus TPPU Rita Widyasari Menyeret Bos Dealer VW-Audi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:28

Penyederhanaan BUMN: Pengaturan Outsourcing Lewat Anak Perusahaan Jadi Sorotan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:18

PDIP soal Ijazah Gibran: Anak dan Bapak Masalahnya Sama Saja

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:57

Pegawai Bea Cukai Dedi Congor Mangkir Lagi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:42

Selengkapnya