Berita

ist

Tim Advokasi KPK Jangan Mendompleng atau Didompleng

SABTU, 17 SEPTEMBER 2011 | 16:15 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Untuk menghindari kontroversi menyusul pembentukan Tim Analisis dan Advokasi KPK, Komisi III DPR diharap segera memanggil KPK untuk mempertanyakan maksud pembentukan Tim tersebut.

Selain itu, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta Pane, berharap elit-elit KPK tidak terjebak dalam aksi main politik-politikan karena tugas mereka adalah memberantas korupsi dan bukan main politik.

"IPW juga tidak rela KPK menjadi korban politisasi pihak-pihak tertentu, untuk mengangkat citra dan popularitasnya semata," kata Neta dalam keterangan pers ke Rakyat Merdeka Online, Sabtu (17/9).


IPW menyarankan, jika memang ingin membela dan menyelamatkan KPK, sebaiknya  Tim Analisis dan Advokasi KPK betul-betul menjaga posisinya di luar KPK dan sama sekali tidak menggunakan fasilitas KPK meskipun untuk jumpa pers. Dia meminta Tim tidak mendompleng atau didomplengi pimpinan KPK. Tim bisa berperan seperti sejumlah LSM lainnya, yang selama ini mendukung dan menjaga KPK agar konsisten dalam pemberantasan korupsi.

"IPW berharap KPK tidak perlu takut akan dilemahkan karena rakyat, pers, dan berbagai LSM berada di belakang KPK untuk sama-sama memerangi korupsi. Sebab  itu para pimpinan KPK harus konsisten dan komitmen, jangan main politik-politikan," tandasnya.[ald]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pergantian Kapolri untuk Antisipasi Putusan MK soal Gibran

Kamis, 01 Oktober 2026 | 18:19

UPDATE

Pengusaha Tembakau Dicecar KPK soal Dugaan Gratifikasi Oknum Bea Cukai

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:41

Resmi Dilantik, 13 Pengurus DPD Peradi Profesional Siap Kawal Keadilan di Sulsel

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:13

Sekolah Tahfidz Al-Qur’an Puan Maharani Mulai Dibangun di Malang

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:10

Perbup Bogor soal Site Plan jadi Sorotan Usai Kasus HGB Summarecon Bergulir

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:49

BEI Tagih Penjelasan Emiten Haji Isam soal Gadai Saham ke Bank Mandiri

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:24

Rocky Gerung Dicurigai Sengaja Dipasang untuk Serang Gibran dari Dalam Kekuasaan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:42

Kasus TPPU Rita Widyasari Menyeret Bos Dealer VW-Audi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:28

Penyederhanaan BUMN: Pengaturan Outsourcing Lewat Anak Perusahaan Jadi Sorotan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:18

PDIP soal Ijazah Gibran: Anak dan Bapak Masalahnya Sama Saja

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:57

Pegawai Bea Cukai Dedi Congor Mangkir Lagi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:42

Selengkapnya