Berita

presiden sby/ist

RESHUFFLE KIB II

Sudahlah, SBY Cuma Testing The Water

SABTU, 17 SEPTEMBER 2011 | 10:33 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Kali ini, isu bongkar pasang kabinet berasal dari dalam lingkaran Istana Negara yang terang-terangan mengemukakannya di publik. Setiap kemungkinan selalu harus diperhitungkan. Tapi akan ada banyak komplikasi politik yang dihadapi SBY ketika rencana reshuffle ini diumbar ke publik.

"Misalnya mau ganti Muhaimin (Menakertrans) harus tanya partai politiknya (PKB). Nah partai politiknya kan di bawah pimpinan dia (Muhaimin). Demikian juga dengan mengganti Andi Mallarangeng (Menpora), dia harus pertimbangkan posisi politiknya di Demokrat. Atau misalnya mengganti Suharso Manoarfa (PPP) yang gengsi partai politiknya sangat tinggi karena bagaimanapun Suharso jauh lebih baik dari Muhaimin," papar pengamat politik senior, Muhammad AS Hikam, kepada Rakyat Merdeka Online, Sabtu (17/9)

Karena komplikasi-komplikasi itulah, makanya mantan Menteri di era Presiden Gus Dur ini menganggap isu reshuffle cuma testing the water.


"Kalau mau betul terjadi reshuffle, presiden harus tidak tergantung pada parpol sama sekali atau tetap gunakan formula parpol, tapi orang-orang yang dipakai adalah profesional dan bisa dipercaya," ujarnya.

Hikam mengatakan sangat tipis akan ada perubahan fundamental dalam pola perekrutan personil kabinet. Apalagi kalau SBY masih sangat tergantung dengan partai politik. Dia mencermati, dengan adanya isu reshuffle, ancaman dari DPR mulai terasa dengan menabuh genderang penggunaan hak-hak DPR yang memojokkan pemerintah.

"Belum apa-apa saja DPR sudah mengancam sekarang. Priyo (Wakil Ketua DPR dari Golkar) mendorong akan hak menyatakan pendapat atau interpelasi. Itu sangat complicated kan. Sekarang partai yang punya menteri di kabinet saja berani melakukan sikap yang tak konsisten di DPR, apalagi kalau menterinya diganggu," urainya lagi.

Dia yakin, Presiden SBY bukan tipe pemimpin yang tegas dalam bertindak. SBY sangat tergantung dengan partai politik walaupun Sekretariat Gabungan koalisi pemerintah tidak efektif sama sekali. Maka baginya, isu reshuffle cuma uji lapangan saja, dan isu itu tak perlu terlalu dieksploitasi media massa.

"Ujung-ujungnya cuma saling ancam saja, terus ujungnya tidak akan beres juga kok. Semua pengamat bisa bilang apa saja, tapi bagi saya itu sudah lewatlah," katanya dengan nada pesimis.[ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Selain Anak Buah Nusron, KPK Benarkan Tangkap Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 00:25

Laut Bukan Tempat untuk Mati

Selasa, 15 September 2026 | 00:01

APKARINDO Perjuangkan Ksejahteraan Petani hingga Kejayaan Karet Rakyat

Senin, 14 September 2026 | 23:42

Anak Buah Nusron Kena OTT KPK Terkait Pengurusan HGB Summarecon

Senin, 14 September 2026 | 23:22

DPR Soroti Usia Kapal dan Kepatuhan Aturan Impor dalam Tragedi Virgo Transport 8

Senin, 14 September 2026 | 23:02

Pemerintah Bahu Membahu Cegah Karhutla Masuk Zona Inti IKN

Senin, 14 September 2026 | 23:01

Pemilik Laundry Sukses Kembangkan Usaha dari Mekaar jadi BRILink Agen

Senin, 14 September 2026 | 22:38

OTT KPK Makin Mengerucut, Fahd A Rafiq hingga Bos Summarecon Dikabarkan Terjaring

Senin, 14 September 2026 | 22:37

Ketua KPK Benarkan OTT Pejabat ATR/BPN, Daftar Nama Belum Diungkap

Senin, 14 September 2026 | 21:59

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

Selengkapnya