Berita

presiden sby/ist

RESHUFFLE KIB II

Sudahlah, SBY Cuma Testing The Water

SABTU, 17 SEPTEMBER 2011 | 10:33 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Kali ini, isu bongkar pasang kabinet berasal dari dalam lingkaran Istana Negara yang terang-terangan mengemukakannya di publik. Setiap kemungkinan selalu harus diperhitungkan. Tapi akan ada banyak komplikasi politik yang dihadapi SBY ketika rencana reshuffle ini diumbar ke publik.

"Misalnya mau ganti Muhaimin (Menakertrans) harus tanya partai politiknya (PKB). Nah partai politiknya kan di bawah pimpinan dia (Muhaimin). Demikian juga dengan mengganti Andi Mallarangeng (Menpora), dia harus pertimbangkan posisi politiknya di Demokrat. Atau misalnya mengganti Suharso Manoarfa (PPP) yang gengsi partai politiknya sangat tinggi karena bagaimanapun Suharso jauh lebih baik dari Muhaimin," papar pengamat politik senior, Muhammad AS Hikam, kepada Rakyat Merdeka Online, Sabtu (17/9)

Karena komplikasi-komplikasi itulah, makanya mantan Menteri di era Presiden Gus Dur ini menganggap isu reshuffle cuma testing the water.


"Kalau mau betul terjadi reshuffle, presiden harus tidak tergantung pada parpol sama sekali atau tetap gunakan formula parpol, tapi orang-orang yang dipakai adalah profesional dan bisa dipercaya," ujarnya.

Hikam mengatakan sangat tipis akan ada perubahan fundamental dalam pola perekrutan personil kabinet. Apalagi kalau SBY masih sangat tergantung dengan partai politik. Dia mencermati, dengan adanya isu reshuffle, ancaman dari DPR mulai terasa dengan menabuh genderang penggunaan hak-hak DPR yang memojokkan pemerintah.

"Belum apa-apa saja DPR sudah mengancam sekarang. Priyo (Wakil Ketua DPR dari Golkar) mendorong akan hak menyatakan pendapat atau interpelasi. Itu sangat complicated kan. Sekarang partai yang punya menteri di kabinet saja berani melakukan sikap yang tak konsisten di DPR, apalagi kalau menterinya diganggu," urainya lagi.

Dia yakin, Presiden SBY bukan tipe pemimpin yang tegas dalam bertindak. SBY sangat tergantung dengan partai politik walaupun Sekretariat Gabungan koalisi pemerintah tidak efektif sama sekali. Maka baginya, isu reshuffle cuma uji lapangan saja, dan isu itu tak perlu terlalu dieksploitasi media massa.

"Ujung-ujungnya cuma saling ancam saja, terus ujungnya tidak akan beres juga kok. Semua pengamat bisa bilang apa saja, tapi bagi saya itu sudah lewatlah," katanya dengan nada pesimis.[ald]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Perbankan Nasional Didorong Lebih Sehat dan Tangguh di 2026

Senin, 22 Desember 2025 | 08:06

Paus Leo XIV Panggil Kardinal di Seluruh Dunia ke Vatikan

Senin, 22 Desember 2025 | 08:00

Implementasi KHL dalam Perspektif Konstitusi: Sinergi Pekerja, Pengusaha, dan Negara

Senin, 22 Desember 2025 | 07:45

FLPP Pecah Rekor, Ribuan MBR Miliki Rumah

Senin, 22 Desember 2025 | 07:24

Jaksa Yadyn Soal Tarik Jaksa dari KPK: Fitnah!

Senin, 22 Desember 2025 | 07:15

Sanad Tarekat PUI

Senin, 22 Desember 2025 | 07:10

Kemenkop–DJP Bangun Ekosistem Data untuk Percepatan Digitalisasi Koperasi

Senin, 22 Desember 2025 | 07:00

FDII 2025 Angkat Kisah Rempah Kenang Kejayaan Nusantara

Senin, 22 Desember 2025 | 06:56

Polemik Homebase Dosen di Indonesia

Senin, 22 Desember 2025 | 06:30

KKP Bidik 35 Titik Pesisir Indonesia Buat KNMP Tahap Dua

Senin, 22 Desember 2025 | 05:59

Selengkapnya