RMOL. Walikota Bogor Diani Budiarto dijadwalkan menghadap Komisi III DPR dalam rapat dengar pendapat umum, pukul 16.00 WIB (Kamis, 15/9) di gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Pemanggilan terhadap Walikota berdasarkan pengaduan yang sudah dua kali dilakukan oleh jemaat GKI Yasmin ke DPR. Walikota tetap tidak punya itikad untuk mematuhi putusan hukum Mahkamah Agung yang mensahkan IMB GKI di Taman Yasmin dan memberi jaminan kebebasan beribadah pada jemaatnya.
Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva Sundari, kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Kamis, 15/9) memastikan, isi rapat itu secara umum akan memerintahkan Walikota mematuhi putusan hukum yang sah.
Dari keterangan pers yang dikirimkan GKI Yasmin kepada redaksi, diketahui bahwa rapat dengar pendapat umum juga akan menghadirkan pihak pengadu atau korban diskriminasi yaitu GKI Yasmin, didampingi oleh istri mantan Presiden Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid beserta kelompok-kelompok lintas iman lainnya.
Dan sementara ini, Eva Sundari mengaku enggan berpikir negatif apabila Walikota Bogor bersikeras tidak mau patuh hukum.
"Kita berpikiran baik dulu, tetap berharap dia mau patuhi hukum. Tapi kalau tidak, kami sudah siapkan pembinaan pada Walikota ini dan kita akan menulis surat kepada Mendagri tentang sikap dia yang melawan hukum," ujar Eva.
Lebih dari itu, dia sangat berharap Diani Budiarto memahami, bahwa tindak pelarangan jajaran Pemkot Bogor terhadap kegiatan ibadah jemaat GKI Yasmin bakal mempunyai efek domino pembangkangan hukum ke daerah lain di Indonesia.
"Kasus GKI Yasmin itu saya takutkan menjadi preseden buruk. Bukan tidak mungkin, sikap nyeleneh itu akan diikuti oleh kepala daerah lain atau menimbulkan gejolak sosial di daerah lain. Lihatlah di Indonesia Timur itu, mereka gerah minoritas di kawasan lain diganggu terus. Janganlah Jawa Barat jadi model yang bikin orang terinspirasi untuk paksakan kehendak," urai Eva.
Lanjut Eva, Walikota Bogor juga mesti tahu dampak politik dari tindakannya yang tidak mematuhi hukum. Dia akui, partainya sendiri sudah sejak dua bulan lalu mencabut dukungan politiknya ke Diani Budiarto.
"Dia kan naik (kedua kalinya pada Pilkada 2009) atas dukungan PDIP, Golkar dan PKS sama banyak partai lainnya. Sejak dua bulan lalu, PDIP sudah cabut mandat dari Walikota karena kami sangat terganggu dengan sikap dia itu. Kami berharap partai lain juga mengikuti langkah kami," tegas Eva.
Diani Budiarto menjadi walikota Bogor untuk kedua kalinya dalam Pilkada 2009 lalu, Berpasangan dengan Ahmad Ruyat, Diani diusung oleh PDIP, Partai Golkar, PKS, Partai Patriot, PKPI, PPDI, PSI, PBSD, dan PDK.
Selain terkenal lewat kasus pelarangan ibadah GKI Yasmin, Diani Budiarto juga sempat bikin heboh masyarakat karena pernikahannya yang keempat kali dengan seorang remaja berinisial SI (19).
[ald]
