Krisis Air Ancam Jakarta

RMOL.Selain macet dan banjir, Jakarta kini juga didera krisis air bersih. Pasca jebolnya tanggul Kalimalang, Jakarta Timur, beberapa daerah di Jakarta masih kekurangan air bersih sampai kini. Dinilai tak becus, Pemprov DKI didesak menghentikan kontrak dengan operator air bersih PT Palyja dan PT Aetra.

Menanggapi krisis air, ang­gota DPRD DKI Jakarta, Hidayat Ya­sin menyatakan, warga Jakarta harus mendapatkan kompensasi. “Bebaskan biaya pembayaran tagihan air untuk tiga bulan ke depan, terhitung dari September 2011. Sebab, kelangkaan air bers­ih membuat 65 persen lebih war­ga ibukota menderita. Terlebih yang tinggal di kawasan padat pen­duduk,” ucapnya, kepada Rakyat Merdeka.

Hidayat menegaskan, operator air adalah pihak yang bertang­gung­jawab atas kelangkaan ini. Dia juga sepakat dengan per­nya­taan Wakil Gubernur DKI Prijan­to akhir pekan lalu yang me­nga­takan, operator air di ibukota tak melakukan antisipasi yang baik. Se­hingga saat ada kejadian men­dadak seperti jebolnya tanggul dan Pintu Air, berakibat pada kelangkaan air.

“Kelangkaan air bersih sepe­nuhnya kesalahan operator. Sudah sepantasnya mereka mem­beri kompensasi kepada ma­sya­rakat selaku pihak yang diru­gikan,” pinta Prijanto.

Lebih lanjut, Hidayat juga men­gaku telah melakukan pem­bi­caraan di tingkat komisi, untuk se­cepatnya memanggil operator air bersih yang ada. Tujuannya, me­nanyakan mengapa kelang­kaan air bisa terjadi dan mengapa tidak ada antisipasi. “Kawan-kawan di komisi juga mendesak operator air di Ibukota dievalua­si,” terangnya.

Pengamat perkotaan dari Komite Pemantau dan Pember­da­yaan Parlemen Indonesia (KP3I) Tom Pasaribu menyatakan, krisis air di Jakarta terjadi bukan hanya saat tanggul Kalimalang jebol. Bebe­rapa waktu sebelumnya, war­ga Jakarta juga sering keku­rangan air.

Menurut Tom, penyediaan air bersih dan air minum di Jakarta, kua­litas dan kuantitasnya sema­kin menurun. Bahkan sering mati tan­pa alasan yang jelas, hal ini meru­pakan kesalahan Pemrov DKI.

Sesuai data yang dimilikinya, pada November 2007 Air PAM mati selama lima hari berturut-tu­rut. Pada 2008 Air PAM Keruh dan bau. Kemudian pada Agustus 2011, air PAM mati selama 10 jam, dan pada 1 September 2011 Air PAM mati dari jam 06.00 hingga jam 19.00 WIB.

Karena itu, dia meminta PAM Jaya agar memutus kerjasama dengan Palyja dan Aetra. Tom menilai, kinerja kedua perusahaan asing tersebut tidak berpengaruh positif bagi kebutuhan air bersih di Jakarta. “Justru malah merampok aset milik PAM,” cetusnya.

Masih dari data yang dimiliki KP3I, ungkap Tom, kedua pe­ru­sa­haan tersebut merampok aset milik PAM Jaya senilai Rp 1,7 triliun dan biaya depresiasi atas aset yang digunakan dibebankan kepada PAM Jaya sebesar Rp 960 miliar.

Sebelumnya, KP3I, masih me­nu­rut Tom,  kemarin telah me­nyam­paikan data soal Palyja dan Aetra ke Jampidsus Kejagung RI sebagai bukti awal. Kasus ini menurutnya juga telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun sampai saat ini tidak ada upaya Jampidsus Keja­gung dan KPK menuntaskan ka­sus tersebut.

“Akibatnya pen­deri­taan masya­rakat Jakarta se­ma­kin ber­ke­panjangan, dika­rena­kan peram­pokan aset PAM Jaya dibe­bankan kepada rakyat Jakarta de­ngan cara kenaikan tarif,” tuturnya.

Jebolnya tanggul Kalimalang yang menyebabkan pasokan ba­han baku ke Palyja dan Aetra ter­hambat. Lanjut Tom, mem­buk­tikan Palyja dan Aetra tak me­miliki keahlian dan dana, serta sum­ber lainnya berkaitan ranca­ngan dan konstruksi sesuai di <I>Memorandum of Understan­ding (MOU). Sebab Aetra dan Palyja membeli bahan baku dari Perum Jasa Tirta II. Jadi jebolnya tang­gul Kalimalang dia nilai tak ada hubungannya dengan terhen­tinya distribusi air bersih. “Sebab ma­sih banyak sumber air baku yang dapat dimanfaatkan pihak Aetra dan Palyja yang memiliki dana dan keahlian,” tegasnya.

Masyarakat, jelas Tom lagi, mesti tahu, jebolnya tanggul Kalima­lang sepenuhnya tang­gung­jawab Perum Jasa Tirta II, di bawah Kementerian PU seba­gai pengelola Kalimalang. Ke­mudian, Palyja dan Aetra hanya sebatas membeli bahan baku dari Perum Jasa Tirta II.

Untuk itu, Tom menghimbau, kalau perlu warga Jakarta tidak perlu membayar tagihan mulai bulan September 2011, sebelum Pemprov DKI Jakarta memutus hubungan kerjasama dengan Palyja dan Aetra. “Kita meng­himbau agar pada 20 September, ma­syarakat Jakarta jangan mem­bayar rekeningnya, sampai ada­nya pemutusan MOU dari dua perusa­haan asing tersebut,” ucapnya.

Ketua Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Marlo Sitom­pul mengatakan, sampai detik ini di beberapa pemukiman padat penduduk di DKI Jakarta Tam­bora, Penjaringan, Kem­bangan dan beberapa di wilayah lainnya, air PAM masih belum mengalir.

“Harusnya Menteri PU dan Direksi Palyja minta maaf kepada warga DKI atau mundur. Karena gagal mengurus air bersih. Kalau membayar PAM tidak tepat waktu dicabut pipanya, ini tidak adil dong,” pungkasnya. [rm]