Berita

kib ii/ist

Saatnya Menteri-menteri Bermasalah Dikasih Pilihan Tegas

SELASA, 06 SEPTEMBER 2011 | 14:05 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Beberapa menteri di kabinet SBY-Boediono tersandera kasus hukum anak buahnya. Sebagian lainnya sering mengeluarkan pernyataan kontroversial yang membuat citra SBY ikut merosot.

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia, Iberamsyah, meminta Presiden SBY segera mengeluarkan kebijakan tegas terhadap menteri-menterinya yang saat ini pecah konsentrasi akibat kasus hukum di kementeriannya atau mereka yang sering blunder dan merugikan citra pemerintah.

"Para menteri itu jadi terbeban karena mereka konsentrasinya pecah mikirin pelangaran korupsi dan macam-macamnya disamping kemampuan mereka yang pas-pasan," kata Iberamsyah saat dihubungi Rakyat Merdeka Online, Selasa (6/9).


Dia juga berpendapat, menteri-menteri yang masih mempertahankan posisinya di teras partai politik lebih besar kemungkinannnya terjerat korupsi.

"Loyalitas mereka antara ke partai dan pengabdian pada pemerintah, tidak jelas. Seharusnya menteri loyalitasnya ke pemerintah saja. Karena mereka masih aktif di partai, membuka peluang permainan anggaran negara untuk disalurkan ke partai," urainya.

Dia mengatakan, sudah saatnya Presiden tegas mengeluarkan kebijakan bahwa para menteri tidak boleh memegang dua jabatan di partai dan di kabinet sekaligus.

"Para menteri harus memilih tetap aktif di partai atau di pemerintahan. Kalau dia masih di partai, berhenti jadi menteri atau kalau tetap di kabinet berhenti dari partai," katanya.

Contoh yang baik, menurut Iberamsyah, pernah dipertontonkan Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembirng, yang cabut dari jabatan Presiden Partai Keadilan Sejahtera setelah duduk di kabinet. "Itu contoh bagus, tapi tidak diikuti partai lain," imbuhnya.

"Hampir semua menteri terutama dari partai yang kinerjanya tidak baik dan bawahannya terlibat kasus korupsi. Lebih baik para menteri itu dikasih pilihanlah supaya terhormat, jangan lansung dipenalti. ," jelasnya.

Tapi Iberamsyah sendiri pesimis SBY mau melakukan itu karena selama dia menjabat sebenarnya SBY tahu ada kelemahan dalam kabinet terutama menyangkut menteri yang berasal dari partai politik.

"Itulah kelemahan SBY yang melekat. Dia peragu, tersandera partai politik. Lucu, pemenang mutlak pemilu langsung tersandera parpol," terangnya.

Seperti diketahui, beberapa menteri SBY-Boediono diselimuti masalah saat ini. Paling baru adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar (Ketum PKB) dan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng (Demokrat) yang bawahannya terlibat kasus korupsi dan jadi tahanan KPK. Sebelumnya ada Menko Perekonomian Hatta Rajasa (Ketum PAN) yang terseret dalam perkara pengadaan kereta api bekas dari Jepang semasa menjabat Menteri Perhubungan.

Sementara ada menteri yang sering berkomentar asal dan "menelan ludah" sendiri seperti Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar (PAN). Menteri Kominfo Tifatul Sembiring (PKS) juga sering disorot tajam karena ucapan-ucapannya yang kontroversial. Begitu pula Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang komentarnya sering menantang "berkelahi" pihak yang berseberangan dengan pemerintah.[ald]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Perbankan Nasional Didorong Lebih Sehat dan Tangguh di 2026

Senin, 22 Desember 2025 | 08:06

Paus Leo XIV Panggil Kardinal di Seluruh Dunia ke Vatikan

Senin, 22 Desember 2025 | 08:00

Implementasi KHL dalam Perspektif Konstitusi: Sinergi Pekerja, Pengusaha, dan Negara

Senin, 22 Desember 2025 | 07:45

FLPP Pecah Rekor, Ribuan MBR Miliki Rumah

Senin, 22 Desember 2025 | 07:24

Jaksa Yadyn Soal Tarik Jaksa dari KPK: Fitnah!

Senin, 22 Desember 2025 | 07:15

Sanad Tarekat PUI

Senin, 22 Desember 2025 | 07:10

Kemenkop–DJP Bangun Ekosistem Data untuk Percepatan Digitalisasi Koperasi

Senin, 22 Desember 2025 | 07:00

FDII 2025 Angkat Kisah Rempah Kenang Kejayaan Nusantara

Senin, 22 Desember 2025 | 06:56

Polemik Homebase Dosen di Indonesia

Senin, 22 Desember 2025 | 06:30

KKP Bidik 35 Titik Pesisir Indonesia Buat KNMP Tahap Dua

Senin, 22 Desember 2025 | 05:59

Selengkapnya