Berita

yunus hussein/ist

Yunus Hussein Lemahkan Pengusutan Centurygate

SELASA, 23 AGUSTUS 2011 | 17:05 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Yunus Hussein tidak layak memimpin KPK. Rekam jejak Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) itu dalam hal pemberantasan korupsi sangat buruk. Nyaris tidak ada kasus korupsi yang terbongkar dari hasil kerja PPATK.

Padahal sebagai Kepala PPATK, ia memiliki kemampuan dan kewenangan serta perangkat untuk mengendus praktik pencucian uang yang dilakukan para koruptor di negeri ini. 

Oleh sebab itu, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie M Massardi, akan berkoordinasi dan meminta Komisi III DPR RI agar tidak memilih Yunus Hussein sebagai salah satu pimpinan KPK dalam fit and propper test yang akan dilakukan setelah Lebaran nanti.


Selain Yunus Hussein, menurut Adhie, sebenarnya masih ada beberapa lagi di antara delapan calon pimpinan KPK hasil Pansel yang diketuai Menkumham Patrialis yang tidak layak memimpin KPK. Pansel, menurut Adhie, tidak memiliki kriteria yang jelas dalam menyeleksi para kandidat pimpinan KPK.

"Tapi yang paling tidak layak ya Yunus Hussein itu. Di bawah kepemimpinan dia, PPATK bahkan tak sanggup melacak jejak aliran dana skandal rekayasa bailout Bank Century yang Rp 6,7 triliun itu. Ini sangat janggal," ujar Jubir Presiden era Gus Dur ini, Selasa (23/8).

Tokoh oposisi ini menengarai PPATK sengaja menyembunyikan jejak aliran dana Centurygate. Dia ingat ketika PPATK belum lahir, Pansus Bank Bali (1999) bisa melacak aliran dananya hingga tujuh lapis ke bawah.

"Jangan sampai agenda terbesar KPK yang baru ini, menuntaskan skandal rekayasa bailout Bank Century jadi gagal," tandas Adhie Massardi.[ald]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Perbankan Nasional Didorong Lebih Sehat dan Tangguh di 2026

Senin, 22 Desember 2025 | 08:06

Paus Leo XIV Panggil Kardinal di Seluruh Dunia ke Vatikan

Senin, 22 Desember 2025 | 08:00

Implementasi KHL dalam Perspektif Konstitusi: Sinergi Pekerja, Pengusaha, dan Negara

Senin, 22 Desember 2025 | 07:45

FLPP Pecah Rekor, Ribuan MBR Miliki Rumah

Senin, 22 Desember 2025 | 07:24

Jaksa Yadyn Soal Tarik Jaksa dari KPK: Fitnah!

Senin, 22 Desember 2025 | 07:15

Sanad Tarekat PUI

Senin, 22 Desember 2025 | 07:10

Kemenkop–DJP Bangun Ekosistem Data untuk Percepatan Digitalisasi Koperasi

Senin, 22 Desember 2025 | 07:00

FDII 2025 Angkat Kisah Rempah Kenang Kejayaan Nusantara

Senin, 22 Desember 2025 | 06:56

Polemik Homebase Dosen di Indonesia

Senin, 22 Desember 2025 | 06:30

KKP Bidik 35 Titik Pesisir Indonesia Buat KNMP Tahap Dua

Senin, 22 Desember 2025 | 05:59

Selengkapnya